Trump Kenakan Tarif 50% untuk Produk Kanada, Picu Babak Baru Perang Dagang

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif impor sebesar 50% terhadap berbagai produk asal Kanada pada Senin (20/7/2026). Kebijakan tersebut diambil sebagai respons atas apa yang disebut pemerintah AS sebagai perlakuan diskriminatif Kanada terhadap mobil, minuman beralkohol, dan produk susu buatan Amerika.

Langkah terbaru ini berpotensi membuka babak baru dalam perang dagang global yang kembali memanas. Tarif baru tersebut mencakup berbagai barang, mulai dari anggur, semen, perlengkapan hoki es, produk susu, kolam renang, furnitur, alat pancing, benih, pakaian, hingga wig.

Dalam menerapkan kebijakan itu, Trump menggunakan Pasal 338 Undang-Undang Tarif AS tahun 1930, yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengenakan tarif hukuman hingga 50% terhadap mitra dagang yang dianggap mendiskriminasi produk Amerika Serikat. Kebijakan ini menjadi penggunaan pertama yang diketahui dari aturan tersebut dalam hampir satu abad sejak diberlakukan.

Tarif baru itu dijadwalkan mulai berlaku dalam 30 hari ke depan atau pada 19 Agustus mendatang.

Baca Juga: Bank Zona Euro Perketat Kredit di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Global

Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) menyebutkan bahwa tarif tersebut akan berlaku untuk hampir US$ 20 miliar nilai impor dari Kanada. Nilai tersebut setara dengan sekitar 5,2% dari total impor barang AS dari Kanada yang mencapai US$ 382 miliar pada 2025, berdasarkan data Biro Sensus Amerika Serikat.

“Ketika pemerintahan terus mengupayakan perjanjian perdagangan yang adil dan saling menguntungkan dengan para mitra dagang, Kanada, tidak seperti mitra dan sekutu lainnya, terus melakukan pembalasan terhadap Amerika Serikat atas upaya kami menyeimbangkan kembali perdagangan dan melindungi industri AS di sektor-sektor yang sensitif terhadap keamanan nasional,” ujar Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dalam sebuah pernyataan.

Perdana Menteri Kanada Mark Carney menegaskan bahwa pemerintahnya telah mengajukan berbagai proposal komprehensif guna menyelesaikan sengketa perdagangan dengan Washington. Menurutnya, kebijakan tarif Trump sebelumnya telah melanggar perjanjian perdagangan Amerika Utara.

“Perselisihan dagang ini telah meningkatkan biaya bagi keluarga, terutama di Amerika Serikat,” kata Carney.

“Kanada siap terlibat secara intensif untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih tertunda dengan Amerika Serikat demi keuntungan bersama bagi warga kedua negara,” tambahnya.

Pemerintahan Trump selama ini mengeluhkan langkah balasan yang diambil Kanada dan China terhadap serangkaian tarif yang diberlakukan Washington sejak Trump kembali ke Gedung Putih tahun lalu.

Jamieson Greer bahkan tidak melibatkan Kanada dalam negosiasi yang sedang berlangsung dengan Meksiko terkait perubahan yang diinginkan AS dalam Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada (USMCA). Pekan ini, Greer dijadwalkan menggelar pembicaraan bilateral mengenai USMCA di Mexico City.

Saat Trump dan Carney bertemu pada final Piala Dunia FIFA di New Jersey pada Minggu (19/7/2026), Trump juga mendesak Kanada untuk mengambil langkah mengendalikan kebakaran hutan yang menyebabkan asap menyelimuti sebagian wilayah Amerika Serikat.

Baca Juga: PM Inggris Andy Burnham Pangkas Pajak Listrik untuk Redam Krisis Biaya Hidup

Pekan lalu, Trump mengancam akan menambahkan “biaya yang tak terhitung besarnya” akibat polusi tersebut ke dalam tarif yang sudah berlaku terhadap barang-barang Kanada.

Penggunaan Perdana Pasal 338

Undang-Undang Tarif 1930 dan Pasal 338 lebih dikenal sebagai dasar kenaikan besar tarif AS yang kemudian memicu aksi balasan dari negara lain. Sejumlah sejarawan ekonomi menilai kebijakan tersebut memperburuk Depresi Besar pada dekade 1930-an.

Menurut John Veroneau, mantan pejabat perdagangan AS pada pemerintahan Presiden George W. Bush yang telah lama meneliti aturan tersebut, Pasal 338 dirancang untuk memastikan bahwa negara-negara menerapkan tarif secara setara dan tidak memberikan perlakuan istimewa kepada negara tertentu yang merugikan ekspor AS.

Veroneau mengatakan beberapa presiden sebelumnya, termasuk Franklin D. Roosevelt, pernah mempertimbangkan penerapan tarif berdasarkan Pasal 338. Namun, hingga pengumuman Trump pada Senin, tidak ditemukan catatan adanya presiden AS yang benar-benar menggunakan kewenangan tersebut.

“Setidaknya, sangat ironis menggunakan kewenangan ini untuk memberlakukan tarif sebagai pembalasan atas tarif yang diterapkan sebagai respons terhadap tindakan Amerika Serikat,” kata Veroneau, yang kini menjabat penasihat senior di firma hukum Covington and Burling.

“Tarif ini mungkin sah berdasarkan Pasal 338, tetapi setidaknya melanggar semangat Pasal 338, yang bertujuan menciptakan dunia di mana negara-negara menerapkan tarif yang sama terhadap barang yang sama kepada seluruh negara,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa Trump telah menjauh dari prinsip tersebut “secara maksimal”.

Setelah Perang Dunia II, negara-negara besar membentuk sistem tarif “most-favored-nation” melalui General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) untuk mencegah kembalinya kebijakan ekonomi “beggar-thy-neighbor”, yang ditandai oleh pembatasan perdagangan dan devaluasi mata uang secara kompetitif.

Baca Juga: Jepang Gandeng Bank AS Demi Realisasikan Investasi US$ 550 Miliar

Tarif baru Trump akan berlaku tanpa memandang apakah barang-barang tersebut memenuhi syarat pengecualian tarif berdasarkan USMCA. Namun, Trump tetap memberikan pengecualian terhadap sejumlah komoditas strategis, seperti energi, potash, ikan, mineral kritis, serta produk yang telah dikenai tarif berdasarkan Pasal 232.

Kanada Dituding Bersikap Proteksionis

Gedung Putih menyebut sistem pengelolaan pasokan susu Kanada yang bersifat proteksionis sebagai salah satu alasan penerapan tarif tersebut. Washington juga menyoroti tarif dan kuota yang dikenakan Kanada terhadap mobil impor dari AS, sementara kendaraan dari negara lain tidak dikenai perlakuan serupa.

Menanggapi tuduhan tersebut, Carney menegaskan bahwa Kanada “hanya menyamakan” tarif AS terhadap sektor otomotif yang menurutnya melanggar ketentuan USMCA.

Pemerintah AS juga menyoroti keputusan sebagian besar provinsi di Kanada yang menghentikan penjualan minuman beralkohol asal Amerika sebagai respons atas tarif Washington sebelumnya.

Gedung Putih menyatakan bahwa impor kendaraan bermotor AS ke Kanada turun 22% dalam setahun terakhir, sementara impor minuman beralkohol asal AS anjlok hingga 81%.

Diamond Isinger, mantan penasihat senior Perdana Menteri Justin Trudeau untuk hubungan AS-Kanada, menilai Carney memiliki kewenangan yang terbatas untuk memaksa pemerintah provinsi kembali menjual produk alkohol asal Amerika.

“Kecuali ada langkah-langkah luar biasa yang diberlakukan, para pemimpin provinsi itulah yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah akan kembali mengisi stok minuman beralkohol tersebut,” ujar Isinger.