Sumber: Reuters | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - BEIJING. Keputusan China untuk meningkatkan rasio defisit anggarannya menjadi 2,8% di tahun ini dari sebelumnya 2,6% pada 2018 diklaim pemerintah sudah sesuai untuk kondisi ekonomi, dan memberi ruang bagi para pembuat kebijakan untuk bermanuver.
Seperti diberitakan Reuters, Menteri Keuangan China Liu Kun menyebut dengan kebijakan fiskal proaktif tidak berarti China akan membuka lebar-lebar pintu untuk mengalirkan stimulus.
Investor global mengamati dengan seksama upaya Beijing untuk mendukung perekonomian setelah perlambatan ekonomi di 2018 ke level terendah dalam 30 tahun terakhir. Fokus pasar utama adalah bagaimana pembuat kebijakan yang bisa menyeimbangkan kebutuhan untuk bisa tumbuh di tengah berlanjutnya ancaman gejolak risiko keuangan dan utang.
"Kami tidak akan menghabiskan satu sen pun bila tidak seharusnya dibelanjakan, dan kami akan berusaha untuk menjamin uang yang seharusnya dihabiskan," kata Liu.
Perdana Menteri China Li Keqiang mengatakan pada pembukaan rapat parlemen pada hari Selasa bahwa China merencanakan pemotongan pajak tambahan senilai miliaran dolar dan belanja infrastruktur yang besar di tengah pelemahan konsumsi domestik dan perang dagang dengan Amerika Serikat.
Perdana menteri juga mengumumkan target yang lebih rendah untuk pertumbuhan ekonomi tahunan menjadi 6%.
Untuk 2019, Beijing merencanakan pemotongan pajak perusahaan hampir 2 triliun yuan atau setara US$ 298 miliar dan pajak pertambahan nilai untuk sektor manufaktur, transportasi dan konstruksi.
Liu mengakui bahwa pemotongan pajak yang direncanakan akan memberikan tekanan pada keuangan pemerintah daerah, tetapi ia berjanji akan ada lebih banyak dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah.
"Mengingat tekanan ekonomi dan kebijakan pemotongan pajak dan biaya yang lebih besar yang akan datang, beberapa daerah masih akan menghadapi tekanan anggaran yang relatif besar tahun ini," kata Liu.
Banyak provinsi di seluruh China berada di tengah-tengah transformasi ekonomi jangka panjang karena Presiden Xi Jinping mendesak industri untuk menjauhi sektor manufaktur yang bernilai tambah rendah.
Misalnya Shanxi, provinsi di utara yang secara tradisional dikenal akan sumber daya batu bara, sedang membangun pembangkit listrik tenaga surya di distrik-distrik pertambangan lama dengan dorongan energi terbarukan. Dan seperti provinsi lain, tidak terhindar dari perlambatan ekonomi yang lebih dalam.
