Sumber: Reuters | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Setelah kebangkrutan Thomas Cook yang membuat ratusan ribu penumpang bergantung pada pemerintah Inggris untuk memulangkan mereka, Perdana Menteri Boris Johnson mempertanyakan gaji tinggi para bos perusahaan tersebut.
Menjalankan bisnis hotel, resor, dan maskapai penerbangan, saat ini ada sekitar 600.000 konsumen Thomas Cook di luar negeri yang membutuhkan bantuan pemerintah dan perusahaan asuransi untuk membawa mereka pulang dari sejumlah tempat seperti Cancun, Kuba dan Siprus.
Baca Juga: Inggris, Prancis, Jerman kompak salahkan Iran atas serangan ke Arab Saudi
Johnson mempertanyakan mengapa negara harus bertanggung jawab atas tindakan direktur yang dibayar mahal. Ia juga mengatakan operator tur harus memiliki semacam asuransi terhadap bencana semacam itu.
"Saya punya pertanyaan untuk seseorang tentang apakah benar bahwa direktur, atau siapa pun, harus dibayar dalam jumlah besar ketika bisnisnya kacau seperti ini," kata Johnson.
Thomas Cook dililit utang senilai US$ 2,1 miliar yang disebabkan oleh serangkaian kesepakatan buruk sehingga menghambat persaingan terhadap kompetitor online.
Alhasil Thomas Cook, harus menjual tiga juta paket liburan dalam setahun hanya untuk menutupi pembayaran bunga.
Meski bisnisnya kacau, namun Kepala Eksekutif Thomas Cook masih mengantongi uang hingga 8,3 juta pound.
Kehancuran Thomas Cook, diumumkan pada Senin dini hari setelah gagal mendapatkan kesepakatan dengan kreditor atau mendapat bailout pemerintah.
Baca Juga: 55 persen keluarga terkaya di dunia percaya resesi mulai 2020
Hal ini memicu sejumlah pelanggan yang diminta untuk membayar tagihan di sejumlah hotel maupun resor tempat mereka menginap.
"Saya pikir pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri sekarang adalah bagaimana agar hal ini terjadi lagi di masa depan?" Kata Johnson.
"Bagaimana kita bisa memastikan bahwa operator tur mengambil tindakan pencegahan yang tepat dengan model bisnis mereka di mana Anda tidak berakhir dengan situasi di mana wajib pajak dan negara harus turun tangan dan membawa orang-orang pulang?"
