kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45893,43   -4,59   -0.51%
  • EMAS1.308.000 -0,76%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Tuduh lakukan impor ilegal, polisi Myanmar ajukan tuntutan atas Aung San Suu Kyi


Rabu, 03 Februari 2021 / 20:08 WIB
Tuduh lakukan impor ilegal, polisi Myanmar ajukan tuntutan atas Aung San Suu Kyi
ILUSTRASI. Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi berbicara pada KTT Bisnis dan Investasi ASEAN di Singapura, 12 November 2018.


Sumber: Reuters | Editor: S.S. Kurniawan

KONTAN.CO.ID - Kepolisian Myanmar mengajukan tuntutan terhadap pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi karena mengimpor peralatan komunikasi secara ilegal. Polisi akan menahan Suu Kyi hingga 15 Februari untuk penyelidikan.

Tindakan tersebut menyusul kudeta militer pada Senin(1/2) dan penahanan peraih Nobel Perdamaian Suu Kyi dan politisi sipil Myanmar lainnya. 

Pengambilalihan kekuasaan tersebut mempersingkat transisi panjang Myanmar menuju demokrasi dan menuai kecaman dari Amerika Serikat serta negara-negara Barat lainnya.

Dokumen Kepolisian Myanmar yang Reuters lihat pada Rabu (3/2) menyebutkan, enam radio walkie-talkie telah ditemukan dalam penggeledahan di rumah Suu Kyi di Naypyidaw, Ibu Kota Myanmar. 

Baca Juga: Tak termasuk Aung San Suu Kyi, militer Myanmar bebaskan 400 orang tahanan

Radio itu diimpor secara ilegal dan digunakan tanpa izin, menurut dokumen Kepolisian Myanmar yang memerinci tuduhan terhadap Suu Kyi.

Dokumen yang ditujukan ke pengadilan itu meminta penahanan Suu Kyi, dengan tujuan "untuk menanyai saksi, meminta bukti, dan mencari penasihat hukum setelah menanyai terdakwa".

Sebuah dokumen terpisah menunjukkan, Kepolisian Myanmar mengajukan tuntutan terhadap Presiden Win Myint yang digulingkan karena melanggar protokol untuk menghentikan penyebaran virus corona selama kampanye pemilihan umum November tahun lalu.

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi memenangkan pemilu dengan telak. Tetapi, militer mengklaim pemilu itu dirusak oleh kecurangan dan membenarkan perebutan kekuasaan atas dasar itu.

Reuters tidak bisa segera menghubungi Kepolisian, Pemerintah, ataupun pengadilan Myanmar untuk dimintai komentar.

Selanjutnya: Begini pernyataan Panglima Militer Myanmar soal pengambilalihan kekuasaan




TERBARU

[X]
×