Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - ROMA. Pemerintah Perdana Menteri Italia Mario Draghi menghadapi kritik karena mempekerjakan konsultan raksasa McKinsey untuk membantunya menulis ulang rencana pengeluaran dana Uni Eropa yang bertujuan untuk membangun kembali ekonomi.
Mengutip Reuters, Minggu (/3), pemerintah mengatakan pada Sabtu (6/3) bahwa mereka telah menandatangani kontrak 25.000 euro (US$ 30.000) dengan McKinsey untuk menangani masalah tersebut.
Namun, pemerintah tidak memberikan rincian berapa banyak pekerjaan yang akan dilakukan perusahaan, tetapi jumlahnya sangat kecil menurut standar biaya perusahaan konsultan.
Seorang pejabat Italia mengatakan kepada Reuters bahwa McKinsey bersedia bekerja secara cuma-cuma (pro bono), tetapi pemerintah bersikeras bahwa mereka setidaknya membayar biaya.
Perwakilan McKinsey tidak berkomentar.
Baca Juga: IMF peringatkan ancaman krisis ekonomi berkepanjangan akibat pandemi Covid-19
Draghi, mantan presiden Bank Sentral Eropa tanpa afiliasi politik, menjabat bulan lalu setelah runtuhnya koalisi sebelumnya. Prioritas pertama adalah menyusun kembali Rencana Pemulihan Italia, yang harus diserahkan ke Komisi Eropa sebelum April untuk memanfaatkan lebih dari 200 miliar euro dana UE dan menghidupkan kembali ekonomi yang dilanda pandemi.
Dengan waktu yang hampir habis, Kementerian Ekonomi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah meminta McKinsey untuk menilai rencana yang telah disiapkan oleh negara-negara Uni Eropa lainnya dan untuk memberikan "dukungan untuk memantau finalisasi Rencana (Italia)".
Berita tentang kontrak tersebut dibocorkan oleh Radio Popolare Italia pada hari Jumat dan memicu kritik di Twitter dari anggota parlemen koalisi Draghi, yang mencakup partai-partai dari kiri ke kanan.
"Setiap perubahan pada tata kelola Rencana Pemulihan harus diberitahukan dan dijelaskan kepada parlemen," tweet mantan wakil Menteri Ekonomi Antonio Misiani, seorang anggota parlemen dari Partai Demokrat (PD) yang berkuasa.
Stefano Fassina, wakil partai LEU, menyebut langkah itu "memalukan" bagi pegawai negeri sipil dan mengatakan itu menghapus akuntabilitas politik.
Anggota parlemen PD lainnya, mantan menteri Wilayah Francesco Boccia, mengatakan kepada Reuters bahwa mengingat peran McKinsey membantu perusahaan multinasional menentukan strategi investasi mereka, "tidak akan bebas dari konflik kepentingan dalam memberi nasihat kepada negara Italia tentang keputusan kebijakan publik yang strategis".
Kementerian Perekonomian mengatakan dalam pernyataannya bahwa setiap keputusan mengenai Rencana Pemulihan tetap berada di tangan administrasi publik yang kompeten.
Komisi Eropa akan mencairkan uang dengan mencicil tergantung pada pencapaian pemerintah dalam pencapaian dan tolok ukur pertemuan.
($ 1 = 0,8391 euro)
