Sumber: Reuters | Editor: Dessy Rosalina
ATHENA. Kisah kelam krisis Yunani terus berlanjut. Kali ini, giliran pegawai negeri sosial (PNS) Yunani yang menjadi korban.
Parlemen Yunani resmi mengetok palu untuk mengesahkan undang-undang (UU) tentang program pemangkasan PNS secara besar-besaran. Keputusan yang memicu amarah publik ini diambil pada Kamis dini hari (17/7).
Nasib ribuan pekerja Yunani ditentukan lewat hasil suara parlemen Yunani dimana 153 anggota parlemen dari total 293, sepakat untuk meloloskan UU tersebut. Yang memprihatinkan, parlemen Yunani mengesahkan UU demi memuluskan pengucuran paket dana talangan (bailout) sebanyak € 7 miliar.
Soalnya, Uni Eropa (UE) dan Badan Moneter Internasional (IMF), sebagai pihak pemberi dana, mewajibkan Yunani melakukan penghematan. Pemangkasan ribuan PNS menjadi salah satu syarat pencairan bailout dari UE dan IMF. Berdasarkan UU tersebut, nasib PNS Yunani yang menyandang status guru dan polisi bakal resmi kehilangan pekerjaan di akhir tahun nanti.
Total, ada 25 ribu PNS yang bakal menganggur. Saat ini angka pengangguran Yunani masih tinggi, yakni 27%. Tuntutan UE dan IMF Di mata UE dan IMF, Yunani perlu mereformasi struktur pegawai pemerintahan. Keduanya menilai, jumlah PNS Yunani terlalu banyak dan memboroskan anggaran. "Setelah bekerja belasan tahun, nasib kami diputuskan dalam semalam. Seharunya parlemen punya keberanian untuk menolak syarat UE dan IMF," ujar Patra Hatziharalampous, pegawai sekolah pemerintah.
Sinyal pengurangan PNS sempat dilontarkan Perdana Menteri Yunani, Antonis Samaras. Menurut dia, opsi pengurangan gaji pegawai dan kenaikan pajak, lebih memicu kemarahan masyarakat. Beberapa pekan lalu, Yunani juga menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 13% dari sebelumnya 23%. Kebijakan ini mulai berlaku sejak Agustus mendatang. "Kami mencari solusi terbaik demi masa depan Yunani," ujar Samaras.
Sejak pekan kemarin, ribuan PNS berdemonstrasi di kawasan gedung parlemen. Jumlah demonstran bertambah seiring kedatangan Menteri Keuangan Jerman, Wolfgang Schaeuble. Sepuluh ribu demonstran menolak Schaeuble. Dia dijadwalkan mendarat di Yunani pada Kamis malam (17/7). Ini adalah kedatangan Schaeuble pertama kali, sejak krisis utang membelit Yunani pada 2007 silam.
Sejak 2010 lalu, Yunani telah mendapatkan dua kali bailout. Paket stimulus senilai € 240 miliar ini telah memaksa Yunani menaikkan pajak dan pemotongan gaji pegawai publik. Belum lama ini, pemerintah juga telah menaikkan pajak rumah dan kendaraan mewah. Sejumlah kebijakan ini tidak lepas dari tuntutan UE dan IMF sebagai kreditur. Sayangnya, enam tahun sejak krisis melanda, ekonomi Yunani masih nampak buram. n
