Reporter: Mona Tobing | Editor: Rizki Caturini
LONDON. Sempat menolak membayar biaya keluar dari Uni Eropa (Brexit), kini Inggris dikabarkan bersedia membayar €40 miliar atau setara US$47 miliar sebagai bagian dari kesepakatan untuk meninggalkan Uni Eropa.
Tiga sumber Sunday Telegraph menjelaskan saat ini Inggris sedang mempersiapkan biaya untuk Brexit. Namun nilai yang akan dibayarkan rupanya lebih kecil dibandingkan keinginan Uni Eropa yakni sebesar €60 miliar.
Uni Eropa memang belum memutuskan secara resmi berapa yang harus dibayarkan Inggris dari proses Brexit. Uni Eropa lebih menginginkan kemajuan signifikan dalam menyelesaikan kewajiban Inggris terkait isu yang lebih kompleks seperti pengaturan perdagangan di masa depan.
Namun, seorang sumber menyebut, pejabat Inggris telah menyiapkan mekanisme pembayaran Brexit. Nantinya Negeri Ratu Elizabeth ini akan membayarnya ongkos Brexit secara bertahap.
Kemungkinan pembayaran akan dilakukan dalam waktu tiga tahun sampai nanti Inggris telah meninggalkan Uni Eropa pada Maret 2019. Inggris akan membayar 10 miliar setiap tahun dan membayar sisanya sesuai saat perundingan perdagangan dilakukan.
Departemen Pemerintahan Inggris yang bertanggung jawab atas perundingan Brexit menolak berkomentar sol pembayaran Brexit. Hanya saja, si sumber itu bilang, Inggris bersedia membayar Brexit sebagai bagian dari kesepakatan yang mencakup sebuah perjanjian perdagangan.
"Uni Eropa memang menginginkan €60 miliar atau mendekati €50 miliar. Tawaran kami mendekati €30 miliar hingga €40 miliar," ujar salah satu sumber Sunday Telegraph yang merupakan pejabat senior di Whitehall, pusat pemerintahan Inggris.
Beban ekonomi
Meski begitu, kepastian nilai yang dibayar Inggris belum final. Sebab Perdana Menteri Theresa May dikabarkan hanya bersedia membayar sekitar 30 miliar. Menteri Urusan Brexit Inggris David Davis yang bertanggung jawab atas perundingan Brexit menolak menyebut nilai yang harus dibayarkan negaranya. Ia hanya mengatakan akan menunaikan kewajibannya ke Uni Eropa
Sedangkan Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson seperti dikutip Reuters mengkritik Uni Eropa yang menuntut nilai berlebihan dalam proses Brexit.
Pekan lalu, Bank of England menyatakan, ketidakpastian Brexit akan membebani ekonomi. Padahal, Menteri Keuangan Inggris Philip Hammond ingin menghindari hal-hal yang tidak menentu dalam iklim usaha.
Inggris bakal dihadapkan berbagai persoalan jika tidak dapat menyelesaikan dan membuat kesepakatan Brexit. Khususnya persoalan terkait bea dan cukai.
Selain persoalan ekonomi, Uni Eropa menginginkan kesepakatan terkait hak-hak warga Uni Eropa yang ada di Inggris bisa rampung Oktober mendatang. Masalah perbatasan Irlandia dan Inggris juga ditargetkan kelar di bulan itu.
