/2026/04/03/440439592.jpg "ACLED Beberkan Pola Baru Serangan Militer Myanmar terhadap Warga Sipil")
Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo | Editor: Adi Wikanto
KONTAN.CO.ID - Militer Myanmar ternyata menggunakan pola operasi baru yang membuat tekanan terhadap warga sipil semakin meningkat.
Temuan itu diungkap Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) dalam laporan terbarunya yang dirilis pada Senin (27/7).
Menurut ACLED, perubahan tersebut mulai terlihat setelah junta merombak struktur komando militer pada Maret 2026.
Pergantian kepemimpinan itu diikuti strategi yang lebih agresif, termasuk peningkatan intensitas serangan udara dan pengerahan kelompok kecil jet tempur untuk menyerang satu sasaran secara berulang.
Perubahan taktik tersebut terjadi menjelang Min Aung Hlaing beralih dari panglima militer menjadi presiden Myanmar pada April 2026.
Baca Juga: CXMT IPO dengan Valuasi Rp1.536 Triliun, Apa yang Membuatnya Istimewa?
Serangan Udara Menjadi Andalan
ACLED menilai perubahan komando militer membawa perubahan dalam cara operasi di lapangan.
"Sejak junta Myanmar merombak struktur komando militernya pada Maret, warga sipil menghadapi represi yang semakin berat disertai intensifikasi kampanye pemboman dari udara," tulis ACLED, dikutip Reuters.
Lembaga pemantau konflik itu menyebut militer kini secara rutin mengerahkan kelompok yang terdiri atas dua hingga lima jet tempur untuk melancarkan serangan udara berulang terhadap satu sasaran.
Menurut ACLED, perubahan tersebut menunjukkan fokus militer bukan mengurangi kekerasan terhadap warga sipil, melainkan mengubah metode yang digunakan.
Baca Juga: Mayoritas Mata Uang Asia Menguat Senin (27/7), Won Korsel dan Rupiah Masih Tertekan
Tren Serangan Meningkat
Grafik ACLED memperlihatkan bahwa jumlah serangan langsung terhadap warga sipil sempat menurun sepanjang 2024 hingga pertengahan 2025.
Namun, tren itu berbalik pada akhir 2025 dan semakin menguat setelah restrukturisasi komando militer pada Maret 2026 serta transisi Min Aung Hlaing menjadi presiden pada April.
Data tersebut menunjukkan frekuensi serangan langsung terhadap warga sipil kembali meningkat setelah perubahan kepemimpinan militer.
Kenaikan paling tajam terlihat pada periode setelah Min Aung Hlaing menjabat presiden, ketika jumlah serangan diperkirakan melonjak dari sekitar 120 insiden menjadi lebih dari 220 insiden dalam waktu singkat.
Sepanjang semester pertama 2026, ACLED mencatat lebih dari selusin pembunuhan massal yang mengakibatkan lebih dari 450 warga sipil tewas.
Sekitar 40% korban berasal dari kawasan Anyar, wilayah kering di Myanmar bagian tengah yang menjadi salah satu lokasi utama operasi militer.
Baca Juga: Analis Singapura: Mundurnya Perry Warjiyo Berpotensi Guncang Kepercayaan Investor
Pergantian Komando Memperburuk Situasi
Beberapa hari sebelum dilantik sebagai presiden, Min Aung Hlaing menunjuk loyalis lamanya sekaligus mantan kepala intelijen militer, Ye Win Oo, sebagai panglima militer Myanmar.
Di bawah kepemimpinan baru tersebut, militer melancarkan operasi di sejumlah wilayah perbatasan, termasuk kawasan yang memiliki cadangan tanah jarang (rare earth) serta jalur perdagangan strategis.
Menurut ACLED, kecil kemungkinan kondisi warga sipil akan membaik dalam waktu dekat karena junta masih berupaya memperkuat kendali setelah transisi politik pada April.
"Strategi militer sepanjang 2026 sejauh ini lebih menunjukkan perubahan cara menekan warga sipil daripada penurunan tingkat kekerasannya," tulis ACLED.
Baca Juga: Begini Cara Bank Sentral Singapura Mengendalikan Inflasi Tanpa Mengubah Suku Bunga
