Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Permintaan untuk jaringan pribadi virtual di Hong Kong melonjak lebih dari enam kali lipat pada Kamis lalu ketika Beijing mengusulkan undang-undang keamanan nasional baru untuk pusat keuangan, yang mencerminkan keprihatinan atas privasi internet, menurut penyedia VPN.
Atlas VPN mengatakan, pemasangan alat yang membantu orang-orang melewati pembatasan web melonjak lagi pada hari Jumat, naik lebih dari tiga kali lipat dari hari sebelumnya. Sementara minat pencarian dalam istilah kata kunci "VPN" meroket 1,680% pada 21 Mei dari hari sebelumnya.
Baca Juga: AS beri sanksi ke perusahaan China karena kasus Uighur, China: Itu urusan internal
Minat pencarian pada kata "VPN" mencapai rekor tertinggi pada hari Jumat, mengutip data dari Google Trends.
Hong Kong kembali ke pemerintahan China pada tahun 1997 dan diperintah di bawah formula "satu negara, dua sistem" yang menjamin otonomi tingkat tinggi yang tidak terlihat di daratan China, termasuk kebebasan berekspresi.
Bekas koloni Inggris ini juga menikmati akses internet tanpa batas, tidak seperti di daratan di mana orang-orang seperti Google, Facebook dan Twitter diblokir.
Rencana Beijing untuk secara langsung memberlakukan undang-undang keamanan nasional mengirim angin dingin melalui pasar keuangan dan mendapat teguran keras dari pemerintah asing, hak asasi manusia internasional dan kelompok privasi, yang khawatir hal itu dapat menyebabkan peningkatan pengawasan dan penyensoran.
Baca Juga: Harga emas turun karena rencana stimulus ekonomi Jepang
Polisi Hong Kong mengatakan mereka menangkap lebih dari 180 orang pada hari Minggu, ketika pihak berwenang menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan protes anti-pemerintah atas undang-undang keamanan yang direncanakan.
"Jika Hong Kong jatuh di bawah batasan digital yang sama dengan warga China dalam waktu dekat, maka kita dapat mengharapkan minat yang lebih tinggi dalam layanan VPN," kata bantuan Rachel Welsh, Chief Operating Officer Atlas VPN.
Pejabat Hong Kong dan China daratan telah berusaha meyakinkan investor bahwa kepentingan mereka tidak akan dirugikan dan mengatakan undang-undang hanya akan menargetkan minoritas "pengacau" yang telah menimbulkan bahaya keamanan nasional China.
