Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - YANGON. Militer Myanmar mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan Aung San Suu Kyi pada hari Senin (1/2). Kini pihak militer mengumumkan keadaan darurat nasional selama satu tahun.
Reuters melaporkan bahwa Aung San Suu Kyi ditahan bersama dengan para pemimpin lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) miliknya dalam penggerebekan dini hari tadi.
Pihak militer Myanmar melakukan kudeta atas dasar adanya kecurangan pemilu. Panglima militer Min Aung Hlaing yang memimpin kudeta milliter kini disebut memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun, menurut sebuah pernyataan di stasiun televisi milik militer.
NetBlock mangabarkan militer kini menduduki balai kota Yangon sekaligus mengontrol data internet seluler serta layanan telepon. Penduduk juga melaporkan konektivitas internet turun secara drastis.
Baca Juga: Aung San Suu Kyi ditahan oleh militer Myanmar
Kepada Reuters, juru bicara NLD Myo Nyunt mengatakan Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint dan para pemimpin NLD lainnya telah ditangkap pada dini hari tadi.
Kecurangan pada pemilu diduga jadi alasan kudeta militer Myanmar
Aung San Suu Kyi sempat memenangkan hadiah Nobel Perdamaian atas usahanya dalam perjuangan untuk demokrasi dengan junta Myanmar. Usaha kerasnya tersebut membuatnya menjadi ikon nasional sekaligus tahanan rumah selama beberapa dekade.
Baca Juga: Filipina tetapkan 1 Februari sebagai Hari Hijab Nasional
Pada pemilihan di bulan November, NLD memenangkan cukup kursi untuk membentuk pemerintahan, tetapi militer mengatakan pemungutan suara itu curang.
NLD memenangkan 83% kursi yang tersedia dalam pemilihan 8 November dalam apa yang oleh banyak orang dianggap sebagai referendum terhadap pemerintahan sipil Suu Kyi.
Namun militer membantah hasil tersebut, mengajukan pengaduan ke Mahkamah Agung terhadap presiden dan ketua komisi pemilihan.
Ketakutan akan kudeta militer meningkat setelah militer baru-baru ini mengancam akan "mengambil tindakan" atas dugaan penipuan. Komisi pemilihan telah menolak tuduhan tersebut.
Majelis rendah parlemen yang baru terpilih dijadwalkan bersidang untuk pertama kalinya pada hari Senin, tetapi militer menyerukan penundaan.
