kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.508.000   10.000   0,67%
  • USD/IDR 15.930   -61,00   -0,38%
  • IDX 7.141   -39,42   -0,55%
  • KOMPAS100 1.095   -7,91   -0,72%
  • LQ45 866   -8,90   -1,02%
  • ISSI 220   0,44   0,20%
  • IDX30 443   -4,74   -1,06%
  • IDXHIDIV20 534   -3,94   -0,73%
  • IDX80 126   -0,93   -0,74%
  • IDXV30 134   -0,98   -0,72%
  • IDXQ30 148   -1,09   -0,73%

Angka Kelahiran di Jepang Kian Memprihatinkan


Rabu, 28 Februari 2024 / 13:25 WIB
Angka Kelahiran di Jepang Kian Memprihatinkan
ILUSTRASI. Anak-anak berjalan dalam perjalanan pulang dari sekolah di Tokyo 30 Juni 2006. REUTERS/Toshiyuki Aizawa


Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Angka kelahiran di Jepang kembali turun pada tahun 2023. Situasi ini membuat pemerintah Jepang harus berjuang lebih keras menghadapi masyarakat yang menua dengan cepat.

Data yang dirilis Kementerian Kesehatan Jepang pada hari Selasa (27/2) menunjukkan, angka kelahiran bayi di tahun 2023 turun 5,1% dari tahun sebelumnya menjadi 758.631.

Jumlah penduduk, termasuk penduduk asing, turun sebanyak 831.872 jiwa, dengan jumlah kematian melebihi jumlah kelahiran.

Baca Juga: PM Jepang dan Mark Zuckerberg Diskusikan Risiko Penggunaan AI Generatif

Melansir Kyodo, penurunan ini terjadi lebih cepat dari perkiraan Institut Penelitian Kependudukan dan Jaminan Sosial Nasional Jepang, yang memperkirakan angka kelahiran akan turun hingga di bawah 760.000 pada tahun 2035.

Di periode yang sama, jumlah kematian juga mencapai rekor, yaitu 1.590.503. Pengurangan populasi ini diperburuk dengan turunnya jumlah pernikahan ke level terendah sejak akhir Perang Dunia II, yaitu 489.281 pernikahan.

Ironisnya, angka perceraian justru meningkat menjadi 187.798 atau naik 4.695 dari tahun sebelumnya.

Baca Juga: Dua Tahun Berturut, Jumlah Penduduk China Menyusut

Masyarakat Jepang Enggan Menikah

Turunnya angka kelahiran di Jepang tak lepas dari keengganan masyarakat Jepang untuk menikah dengan berbagai alasan, termasuk tingginya biaya hidup.

Pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan, periode menjelang tahun 2030 sebagai kesempatan terakhir mengubah tren tersebut.

Kanako Amano, peneliti senior di NLI Research Institute, mengatakan bahwa pemerintah harus melakukan reformasi ketenagakerjaan, seperti peningkatan upah di daerah pedesaan dan menghilangkan kesenjangan gender.

Pemerintah Jepang kini telah berencana untuk mengajukan undang-undang terkait, termasuk rancangan undang-undang tentang peningkatan tunjangan anak untuk memerangi penurunan angka kelahiran.



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×