Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
"Kami menegaskan kembali bahwa UNCLOS 1982 adalah dasar untuk menentukan hak maritim, hak berdaulat, yurisdiksi dan kepentingan sah atas zona maritim," demikian pernyataan ASEAN, merujuk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut, yang mendefinisikan hak-hak negara ke lautan dunia dan membatasi zona ekonomi eksklusif di mana negara-negara pantai memiliki hak khusus untuk menangkap ikan dan sumber daya energi.
Baca Juga: AS kerahkan militer secara besar-besaran di Laut China Selatan, begini respons China
Pertemuan puncak itu diadakan secara virtual dan diselenggarakan oleh Vietnam. Pertemuan ini diselenggarakan setelah negara-negara ASEAN mulai melonggarkan pembatasan pergerakan akibat wabah corona di wilayah masing-masing. Para pemipin ASEAN menegosiasikan protokol perjalanan di antara sesama anggota.
Blok yang terdiri 10 negara ini juga telah berjanji akan bekerjasama untuk memerangi virus corona.
Baca Juga: Ulah China di Laut China Selatan membuat rasa tak aman di Asia Tenggara meningkat
"Sementara seluruh dunia terentang tipis dalam perang melawan pandemi, tindakan dan tindakan yang tidak bertanggung jawab yang melanggar hukum internasional masih terjadi, mempengaruhi lingkungan keamanan dan stabilitas di wilayah tertentu, termasuk wilayah kami," kata Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc dalam pidato pembukaannya di Hanoi tanpa menyebut China secara langsung seperti dilansir Bloomberg, Jumat (26/6).
