Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintah Amerika Serikat (AS) setuju dengan penilaian Inggris dan Prancis bahwa Iran yang memasok drone ke Rusia akan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendukung kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan enam kekuatan, kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel.
"Sebelumnya hari ini, sekutu Prancis dan Inggris kami secara terbuka menawarkan penilaian bahwa pasokan UAV Iran ini (untuk) Rusia adalah pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB 2231," kata Patel kepada wartawan, merujuk pada kendaraan udara tak berawak (UAV), atau drone.
"Ini adalah sesuatu yang kami setujui."
Baca Juga: 15.000 Tentara Ukraina Bakal Terima Pelatihan Khusus dari Uni Eropa
Ukraina telah melaporkan serentetan serangan Rusia menggunakan drone Shahed-136 buatan Iran dalam beberapa pekan terakhir. Iran membantah memasok drone ke Rusia, sementara Kremlin belum berkomentar.
Departemen Luar Negeri menilai bahwa pesawat tak berawak Iran digunakan pada hari Senin dalam serangan jam sibuk pagi hari di ibukota Ukraina Kyiv, kata seorang pejabat.
Juru bicara Gedung Putih Karinne Jean-Pierre juga menuduh Teheran berbohong ketika mengatakan drone Iran tidak digunakan oleh Rusia di Ukraina.
Resolusi 2231 mendukung kesepakatan antara Iran dan Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia dan Amerika Serikat yang membatasi aktivitas pengayaan uranium Teheran, sehingga mempersulit Iran untuk mengembangkan senjata nuklir sambil mencabut sanksi internasional.
Di bawah resolusi tersebut, embargo senjata konvensional terhadap Iran berlaku hingga Oktober 2020.
Baca Juga: Negaranya Kacau dan Penuh Teror, Presiden Iran Salahkan Joe Biden
Terlepas dari upaya AS di bawah mantan presiden Donald Trump, yang mengeluarkan Amerika Serikat dari kesepakatan pada 2018, untuk memperpanjang embargo senjata, Dewan Keamanan menolaknya, membuka jalan bagi Iran untuk melanjutkan ekspor senjata.
Namun, diplomat Barat mengatakan resolusi itu masih mencakup pembatasan rudal dan teknologi terkait yang berlangsung hingga Oktober 2023 dan yang mencakup ekspor dan pembelian sistem militer canggih seperti drone.
“Kami percaya bahwa UAV yang ditransfer dari Iran ke Rusia dan digunakan oleh Rusia di Ukraina adalah salah satu senjata yang akan tetap diembargo berdasarkan 2231,” kata Patel.
