Reporter: Dyah Megasari |
SYDNEY.Tony Abbott resmi disumpah menjadi Perdana Menteri Australia, beberapa hari setelah koalisi Liberal-Nasional berhasil mengakhiri enam tahun pemerintahan Partai Buruh.
Abbott, 55, mengambil sumpah di Gedung Pemerintah di Canberra di depan Gubernur Jenderal Quentin Bryce.
Koalisi konservatifnya memenangkan secara mayoritas suara di majelis rendah dalam pemilihan 7 September lalu. Menjelang upacara pelantikan Abbott memastikan bahwa pemerintahnya akan langsung bekerja.
"Hari ini bukan hanya hari seremonial, ini adalah hari aksi," katanya.
"Segera setelah saya kembali ke Gedung Parlemen dari upacara pelantikan ini, saya akan menginstruksikan Departemen Perdana Menteri dan Kabinet untuk mempersiapkan undang-undang untuk pencabutan pajak karbon," lanjut Abbot.
Pencabutan pajak karbon adalah salah satu janji dalam kampanye Abbott untuk meningkatkan perekonomian Australia.
Fokus neraca dan pencari suaka
Abbott mengumumkan nama 19 orang anggota baru di kabinetnya pada Senin (16/09) lalu dan menimbulkan perdebatan karena hanya terdapat satu orang perempuan, yakni Menteri Luar Negeri Julie Bishop.
Namun, Abbott mengklain bahwa kabinetnya adalah salah satu kementerian yang paling berpengalaman sepanjang sejarah.
Selain pencabutan pajak karbon, Abbott berjanji di bawah kepemimpinannya, pemerintah akan membuat neraca anggaran kembali ke surplus. Fokus lainnya adalah memulangkan seluruh perahu berisi para pencari suaka dari seluruh Asia melalui perairan Indonesia.
Tetapi dengan adanya beberapa suara yang masih dihitung, koalisi ini tampaknya tidak akan sepenuhnya mengontrol Senat. Hal ini yang berarti mereka harus berjuang untuk meloloskan undang-undang yang bersifat penting tersebut.
Sementara Partai Buruh sedang dalam proses pemilihan pemimpin baru, dengan kedua mantan wakil perdana menteri Anthony Albanese dan Bill Shorten berlomba-lomba untuk menggantikan Kevin Rudd, yang mengundurkan diri.
Berita Terkait
Hasil pemilu menopang aussie
Pemerintah Australia pangkas nilai pajak karbon
