Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Bank Dunia sedang melakukan pembicaraan dengan 30 hingga 40 negara mengenai potensi bantuan krisis untuk membantu mereka mengatasi guncangan energi dan kenaikan harga yang dipicu oleh perang di Timur Tengah.
Presiden Bank Dunia, Ajay Banga, dalam sebuah wawancara dengan Reuters mengatakan bahwa ekonomi global terbukti cukup tangguh, sebagian berkat investasi besar di bidang kecerdasan buatan (AI) serta penyesuaian pasokan dan permintaan minyak.
Hal ini menyebabkan hanya sedikit negara yang mengajukan permohonan untuk dana krisis awal sebesar US$25 miliar yang telah disediakan Bank Dunia saat perang pecah pada akhir Februari lalu.
Baca Juga: World Gold Council: Bank Sentral Dunia Tambah 23 Ton Cadangan Emas pada Juli
Namun, lonjakan tajam harga solar dan pupuk serta faktor-faktor lain—termasuk ancaman fenomena cuaca super El Niño—kian menambah tantangan yang dihadapi negara-negara berkembang, ujar Banga dalam wawancara menjelang pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia pekan ini.
"Ada tekanan, jadi menurut saya mungkin dalam beberapa bulan mendatang, akan lebih banyak negara yang datang untuk mendapatkan bagian dari dana awal sebesar US$50 hingga US$60 miliar tersebut," kata Banga seperti dikutip Reuters, Minggu (11/10/2026).
Angka ini mencakup dana awal US$ 25 miliar ditambah US$ 35 miliar lainnya yang dapat diakses negara-negara dengan mengalihkan sumber daya dari proyek-proyek Bank Dunia yang telah disetujui sebelumnya.
"Kita lihat saja nanti, tapi kami siap. Kami terlibat aktif. Kami sedang melakukan pembicaraan dengan sejumlah negara; ada sekitar 30 hingga 40 negara yang sedang berdialog dengan kami," ujarnya.
Banyak negara berkembang sangat terdampak oleh lonjakan harga energi dan suku bunga tinggi yang meningkatkan biaya pinjaman, di saat kas fiskal mereka masih terkuras akibat langkah-langkah penanganan pandemi COVID-19 dan lonjakan inflasi pasca-invasi Rusia ke Ukraina.
Baca Juga: World Bank Pekerjakan Lagi Sri Mulyani di IDA22, Ini Tugasnya
Estimasi Bank Dunia menunjukkan bahwa negara-negara berkembang memiliki utang kepada kreditur luar negeri sebesar sekitar US$ 400 miliar yang jatuh tempo pada tahun 2026, dengan pembayaran bunga saja mencakup sepertiga dari total jumlah tersebut.
Banga mengatakan bahwa lebih banyak negara menunjukkan minat untuk menyesuaikan kembali proyek-proyek yang sudah ada dibandingkan memanfaatkan fasilitas penanganan krisis jangka pendek untuk mengatasi kebutuhan likuiditas mereka.
Jika situasi memburuk, Bank Dunia dapat menyediakan dana hingga US$ 100 miliar, ujarnya, melampaui angka US$ 70 miliar yang disalurkan selama pandemi.
Bulan lalu, Bank Dunia mengumumkan keberhasilannya menarik modal swasta dalam jumlah rekor sebesar US$ 112 miliar pada tahun yang berakhir bulan Juni—naik dari US$69 miliar pada tahun sebelumnya dan lebih dari tiga kali lipat total tahun 2022, sebelum Banga, mantan CEO Mastercard, menjabat sebagai presiden.
Angka tersebut merupakan tambahan dari investasi sebesar US$123 miliar yang berasal dari sumber daya internal bank pada tahun yang sama, sehingga totalnya mencapai US$ 235 miliar. Hal ini, menurut Banga, menegaskan pentingnya memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia, terutama di saat negara-negara Barat memangkas bantuan pembangunan bilateral resmi secara tajam.
"Tidak ada satu jawaban tunggal yang pas ketika dunia menghadapi masalah-masalah seperti ini. Yang perlu dilakukan adalah menyesuaikan langkah dengan kemampuan yang ada," kata Banga.
Baca Juga: Bank Dunia kucurkan pinjaman US$1,5 miliar untuk Afrika Selatan
Banga memperkirakan akan ada peningkatan lebih lanjut dalam arus modal swasta pada tahun-tahun mendatang, yang didukung oleh perluasan jaminan risiko politik dari Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) milik bank tersebut, pertumbuhan pembiayaan dalam mata uang lokal, serta upaya berkelanjutan dalam reformasi regulasi yang mempermudah akses bagi investor asing.
Lonjakan modal swasta terbesar terjadi pada proyek-proyek di negara-negara berpendapatan menengah ke atas seperti Argentina atau India, yang menyumbang US$50 miliar dari total modal swasta tersebut, serta negara-negara berpendapatan menengah ke bawah termasuk Bangladesh dan Angola, yang menyumbang US$37 miliar. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan aliran modal swasta—yang saat ini bernilai sekitar US$3 miliar—ke negara-negara berpenghasilan rendah.
"Di negara-negara yang lebih kecil, pertumbuhannya belum cukup signifikan dan masih terdapat berbagai tantangan," ujarnya, seraya menambahkan bahwa pihak bank akan mengumumkan sejumlah inisiatif baru minggu ini yang bertujuan memastikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga memiliki akses terhadap modal swasta.
Banga menyebutkan bahwa pertumbuhan modal swasta juga tersebar secara regional; peningkatan terbesar tercatat di Amerika Latin dan Karibia yang menyumbang US$36,3 miliar dari total nilai tahun lalu, diikuti oleh Eropa dan Asia Tengah (US$ 21,3 miliar), Asia Selatan (US$ 19,2 miliar), serta Afrika (US$ 22 miliar).
Menurut pihak Bank, sepuluh negara penerima teratas adalah Brasil, India, Turki, Rumania, Nigeria, Argentina, Afrika Selatan, Bangladesh, Meksiko, dan Chili.
Banga mengatakan bahwa Bank Dunia dan IMF sedang bekerja sama untuk mengatasi masalah tingginya tingkat utang yang membebani banyak negara berkembang melalui serangkaian inisiatif, termasuk upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan domestik negara-negara tersebut.
Bank Dunia telah menyepakati skema pertukaran utang untuk pembangunan (debt-for-development swaps) bagi Angola dan Pantai Gading, serta jaminan berbasis portofolio untuk Argentina, dan saat ini sedang mengerjakan lebih dari dua belas proyek lainnya.
"Kami memiliki 14 atau 15 proyek dalam tahap persiapan, yang membantu mereka mengganti utang lama berbunga tinggi dengan utang baru yang memiliki tingkat bunga lebih rendah melalui jaminan kami," ujarnya, seraya menambahkan bahwa selisih biayanya kemudian dialokasikan untuk program-program di bidang pendidikan, kesehatan, air, atau pelestarian alam.














