Beban Bunga Tembus 10% Penerimaan, Negara Berkembang Butuh Skema Utang Baru

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Sejumlah pakar pembangunan mengusulkan skema pembiayaan baru untuk membantu negara berkembang yang terbebani utang agar tetap memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Usulan tersebut digagas Rockefeller Foundation bersama sejumlah mitra melalui inisiatif bernama Growth and Investment Reset.

Program ini ditujukan untuk membantu negara berpendapatan rendah dan menengah bawah yang menghadapi tekanan utang tinggi sekaligus membutuhkan tambahan pembiayaan untuk investasi.

Mengutip Reuters, Rabu (7/10/2026), tiga pakar pembangunan mengatakan inisiatif tersebut bertujuan mengoordinasikan peran Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, kreditur bilateral serta pemberi pinjaman swasta.

Skema tersebut diharapkan dapat menyediakan pembiayaan dengan biaya lebih terjangkau bagi negara yang memiliki tingkat utang tinggi.

Dengan begitu, negara-negara tersebut tidak perlu menggunakan pinjaman multilateral berbunga rendah hanya untuk membayar kewajiban kepada kreditur bilateral seperti China.

Para penggagas berharap proposal ini memperoleh dukungan politik dan dapat dijalankan melalui forum G20.

Inggris dijadwalkan mengambil alih kepemimpinan G20 pada tahun depan setelah Amerika Serikat (AS) memegang presidensi tahun ini.

"Negara-negara berkembang menghadapi beban bunga yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga mengurangi ruang untuk investasi penting. Tanpa tindakan segera, kondisi ini akan semakin buruk," tulis para penulis dalam laporan tersebut.

Mereka menilai gelombang pembayaran utang luar negeri berbiaya rendah yang dilakukan pada era Covid-19 mulai jatuh tempo ketika biaya pinjaman global justru melonjak.

Beban Bunga Menggerus Investasi

Christina Segal-Knowles, mantan pejabat senior pemerintahan Presiden Joe Biden sekaligus salah satu penulis proposal mengatakan, pembayaran bunga kini rata-rata telah melampaui 10% penerimaan negara berkembang.

Di 10 negara, pembayaran bunga bahkan telah melebihi belanja investasi publik.

Menurut Segal-Knowles, sekitar 40 negara dengan tingkat utang yang masih berkelanjutan dapat menjadi penerima manfaat program tersebut.

Meski demikian, sejumlah negara tetap membutuhkan restrukturisasi utang.

Proposal ini muncul menjelang pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia yang akan digelar di Bangkok pada pekan depan.

Pertemuan tersebut akan membahas berbagai persoalan yang dihadapi negara berkembang, mulai dari fenomena super El Nino, tingginya biaya energi, penurunan tajam bantuan pembangunan resmi hingga melonjaknya biaya pinjaman.

Libatkan IMF, Bank Dunia hingga China

Dalam proposal tersebut, IMF diharapkan membentuk program khusus untuk menyalurkan pembiayaan jangka panjang dalam jumlah besar kepada negara-negara yang telah melalui proses evaluasi. Program tersebut akan berjalan berdampingan dengan fasilitas pinjaman reguler IMF.

Sementara itu, Bank Dunia akan berperan melalui pembiayaan dan pemberian jaminan. Para kreditur bilateral, termasuk China, juga diharapkan menyepakati perpanjangan jatuh tempo utang dari negara-negara yang masuk dalam program Reset.

Skema tersebut juga akan memanfaatkan peningkatan jaminan dari Bank Dunia dan bank pembangunan multilateral lainnya.

Jaminan tersebut diharapkan membantu negara berkembang melakukan pembiayaan kembali atas utang kepada kreditur swasta ketika struktur utangnya sudah tidak berkelanjutan.

Sejumlah bank pembangunan multilateral telah menggunakan skema serupa. Bank Dunia, Inter-American Development Bank dan African Development Bank sebelumnya memberikan jaminan untuk membantu negara menukar utang lama yang berbiaya tinggi atau menekan biaya pinjaman baru.

Jika mendapat dukungan politik dari negara-negara G20, inisiatif tersebut diharapkan dapat membuka ruang fiskal bagi negara berkembang untuk kembali mengalokasikan dana ke investasi produktif, tanpa mengabaikan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan utang.