China Perpanjang Gencatan Dagang dengan AS hingga Januari 2027

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - BEIJING. China memperpanjang masa gencatan dagang dengan Amerika Serikat (AS) melalui keputusan untuk kembali menangguhkan sejumlah kebijakan perdagangan. Langkah ini diambil menjelang berakhirnya kesepakatan gencatan dagang kedua negara pada Selasa (10/11/2026).

Keputusan tersebut diumumkan pemerintah China pada Senin (9/11/2026), sekaligus memberikan ruang bagi kedua negara untuk melanjutkan negosiasi perdagangan di tengah upaya meredakan ketegangan ekonomi.

Perpanjangan ini juga berlangsung menjelang rencana pertemuan Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pemimpin APEC di China pekan depan. Pertemuan tersebut diperkirakan menjadi pertemuan ketiga kedua pemimpin sepanjang tahun ini.

Sebelumnya, dalam pertemuan di Washington pada September 2026, Trump dan Xi mengusulkan paket pemangkasan tarif timbal balik senilai US$ 60 miliar. Paket tersebut mencakup sekitar US$ 17 miliar produk pertanian AS yang diimpor China pada 2024. Namun, rencana tersebut hingga kini belum difinalisasi.

Pada September lalu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan bahwa perpanjangan gencatan dagang selama dua bulan akan memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk membahas lebih lanjut kerja sama ekonomi.

"Perpanjangan dua bulan ini akan memberikan lebih banyak waktu bagi kedua pihak untuk melihat apa yang dapat kami lakukan di bidang ekonomi," ujar Bessent.

Sejumlah Kebijakan Perdagangan China dengan AS Diperpanjang

Berdasarkan pengumuman Dewan Negara China atau kabinet, pemerintah China akan tetap menangguhkan tarif tambahan sebesar 24% terhadap produk impor dari AS selama dua bulan.

Penangguhan tersebut berlaku mulai Selasa (10/11/2026) pukul 13.01 waktu setempat. Meski demikian, tarif sebesar 10% terhadap impor AS tetap diberlakukan.

Selain kebijakan tarif, Kementerian Perdagangan China juga mengumumkan perpanjangan sejumlah kebijakan terkait pengendalian ekspor dan pembatasan perdagangan.

Berikut sejumlah kebijakan yang diperpanjang China:

1. Penangguhan tarif tambahan 24%: China memperpanjang penangguhan tarif tambahan sebesar 24% terhadap produk impor AS selama dua bulan, sementara tarif 10% tetap berlaku.

2. Pengecualian pengendalian ekspor mineral kritis: China memperpanjang pengecualian pengendalian ekspor terhadap sejumlah mineral penting dan teknologi terkait hingga 10 Januari 2027.

3. Penangguhan pembatasan perusahaan AS: Langkah terhadap 11 perusahaan AS yang masuk daftar entitas tidak dapat diandalkan (unreliable entities list) dan 16 perusahaan dalam daftar pengendalian ekspor tetap ditangguhkan hingga 10 Januari 2027.

4. Penangguhan biaya pelabuhan: China memperpanjang penangguhan pungutan khusus terhadap kapal yang memiliki keterkaitan dengan AS hingga 10 Januari 2027.

5. Penghentian penyelidikan sektor maritim: Penyelidikan terkait keamanan rantai pasok industri pelayaran dan pembuatan kapal tetap ditangguhkan.

6. Penangguhan sanksi terhadap Hanwha Ocean: China memperpanjang penangguhan sanksi terhadap lima unit usaha Hanwha Ocean yang terkait dengan AS selama dua bulan.

Komisi Tarif Dewan Negara China menyatakan bahwa perpanjangan penangguhan tarif tersebut dilakukan untuk melaksanakan hasil dan kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan antara kepala negara China dan AS di Washington.

Namun, pemerintah China juga menyoroti rencana kebijakan tarif AS yang berpotensi memengaruhi hubungan perdagangan kedua negara.

China mencatat bahwa pemerintah AS berulang kali menyatakan niat untuk menggunakan tarif berdasarkan Section 301 sebagai pengganti tarif yang sebelumnya diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional atau International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

Tarif berdasarkan IEEPA tersebut sebelumnya dinyatakan tidak sah melalui sejumlah putusan pengadilan.

"China akan mencermati secara saksama langkah-langkah selanjutnya yang diambil oleh pihak AS dan, jika diperlukan, menyesuaikan langkah-langkah balasan tarif terkait dengan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi," demikian pernyataan Komisi Tarif Dewan Negara China.