Sumber: The Guardian | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Amerika Serikat menghadapi ancaman shutdown pertama sejak enam tahun terakhir karena hingga Senin malam (29/9), para pemimpin Kongres belum mencapai kesepakatan untuk melanjutkan pendanaan federal melewati batas waktu Selasa malam.
Tanpa kesepakatan, ribuan pegawai pemerintah berpotensi dirumahkan sementara (furlough) dan berbagai lembaga negara harus menutup layanan mereka.
Mayoritas Partai Republik di Kongres mendorong rancangan undang-undang untuk mendanai pemerintah hingga 21 November 2025. Namun, Partai Demokrat menolak mendukung kecuali disertai konsesi terkait sektor kesehatan.
Pertemuan Trump dan Para Pemimpin Partai
Presiden Donald Trump mengadakan pertemuan dengan pimpinan Kongres dari kedua partai pada Senin malam. Namun, pertemuan tersebut tidak menghasilkan terobosan berarti.
Baca Juga: Shutdown Pemerintah Ancam Lumpuhkan Penerbangan di AS
Wakil Presiden JD Vance menyatakan dengan nada keras: “Saya pikir kita sedang menuju shutdown karena Demokrat menolak melakukan hal yang benar.”
Rancangan undang-undang pendanaan versi Partai Republik sudah lolos di DPR AS melalui pemungutan suara yang hampir seluruhnya mengikuti garis partai. Namun, agar bisa melaju di Senat, tetap diperlukan dukungan dari sebagian anggota Demokrat.
Tuntutan Demokrat: Subsidi ACA dan Medicaid
Sebagai syarat dukungan, Demokrat menuntut beberapa poin utama, antara lain:
-
Perpanjangan subsidi untuk program Affordable Care Act (ACA) yang akan berakhir pada akhir tahun.
-
Pembatalan pemangkasan terhadap program Medicaid, penyedia layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan penyandang disabilitas.
-
Pemulihan dana untuk media publik yang sebelumnya dipotong oleh Partai Republik.
Pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer, mengatakan ia sudah memaparkan pentingnya pendanaan kesehatan kepada Trump di Gedung Putih. “Untuk pertama kalinya, presiden tampak memahami besarnya krisis ini,” ujar Schumer.
Baca Juga: Tanpa Kesepakatan di Washington, Shutdown Pemerintahan AS Makin Dekat
Namun ia menekankan bahwa perbedaan besar masih ada, meskipun ada sinyal awal bahwa Trump mungkin terbuka terhadap sebagian tuntutan Demokrat.
Sikap Republik: Tidak Mau Bergeser
Di sisi lain, pimpinan Republik di Kongres menolak bergeser dari rancangan mereka. John Thune, pemimpin mayoritas Senat, menyebut langkah Demokrat sebagai bentuk penyanderaan politik. “Ini murni aksi penyanderaan dari pihak Demokrat,” tegas Thune.
Mereka berpendapat rancangan undang-undang jangka pendek ini akan memberi waktu lebih banyak bagi tim perumus anggaran untuk menyepakati kerangka belanja jangka panjang.
Dampak Shutdown dan Ancaman Pemangkasan Birokrasi
Jika tidak ada kesepakatan, shutdown akan dimulai Rabu tengah malam waktu Washington.
Pekan lalu, Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB) sudah merilis memo yang menyebut akan memanfaatkan jeda pendanaan untuk melakukan PHK massal, sejalan dengan agenda Trump untuk memangkas birokrasi pemerintah.
Survei terbaru Morning Consult menunjukkan bahwa publik cenderung lebih banyak menyalahkan Partai Republik jika shutdown benar-benar terjadi. Sebanyak 45% responden menyalahkan Partai Republik, sementara 32% menyalahkan Partai Demokrat.
