Demokrat AS Siapkan Gelombang Regulasi AI, OpenAI hingga Anthropic Jadi Sorotan

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Partai Demokrat Amerika Serikat (AS) berencana mendorong serangkaian rancangan undang-undang (RUU) untuk mengatur penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) serta pembangunan pusat data ketika mereka mengambil alih kendali Kongres pada Januari 2027.

Rencana tersebut menandai perubahan arah kebijakan yang cukup tajam dibandingkan dengan Kongres sebelumnya yang dipimpin Partai Republik.

Selama ini, anggota parlemen Partai Republik lebih banyak berfokus mendorong pengembangan AI dan belum banyak mengesahkan aturan yang membatasi teknologi tersebut.

Rencana Demokrat muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap pesatnya pembangunan pusat data dan kebutuhan listrik yang besar.

Baca Juga: Lapangan Kerja AS Bertambah 165.000 pada Oktober, Pengangguran Turun ke 4,1%

Sejumlah legislator Demokrat berencana mengajukan aturan untuk melindungi konsumen dari kenaikan biaya listrik akibat operasional pusat data, mewajibkan pengujian independen terhadap sistem AI canggih, serta memperjelas tanggung jawab hukum perusahaan AI atas dampak yang ditimbulkan produknya.

Namun, peluang pengesahan regulasi tersebut diperkirakan menghadapi tantangan besar selama Presiden Donald Trump masih menjabat. Trump berulang kali menolak desakan untuk menerapkan aturan wajib terhadap teknologi AI.

Pada Jumat (6/11/2026), Trump mengatakan pemerintahannya akan bekerja sama dengan negara bagian yang ingin menjadi kaya dengan mengadopsi AI, tanpa merinci bentuk dukungan yang dimaksud.

Meski demikian, anggota parlemen dan kelompok advokasi Demokrat menilai penguasaan komite-komite Kongres akan memberikan ruang bagi mereka untuk mendorong berbagai usulan regulasi.

Kewenangan tersebut juga dapat digunakan untuk memanggil pimpinan perusahaan teknologi memberikan kesaksian serta membangun dukungan publik terhadap regulasi jika sistem AI menimbulkan kerugian nyata.

Baca Juga: Thomas Tuchel Coret Cole Palmer dari Skuad Timnas Inggris, Ini Alasannya

Anggota DPR AS dari Partai Demokrat asal Texas, Greg Casar, pekan ini bahkan menyatakan para eksekutif perusahaan AI perlu dipanggil untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah.

Penerapan pembatasan federal terhadap pengembangan AI berpotensi menekan keuntungan industri teknologi.

Sebab, regulasi dapat memperlambat peluncuran model AI baru atau memaksa perusahaan mengubah kinerja produk mereka untuk mengatasi kekhawatiran mengenai dampak negatif teknologi tersebut.

Kekhawatiran terhadap potensi pengetatan regulasi AI turut membayangi pergerakan saham teknologi. Saham-saham teknologi mengalami tekanan tajam pada Kamis (5/11), seiring meningkatnya kekhawatiran bahwa Kongres baru akan memperlambat pengembangan AI.

Investor juga mencemaskan besarnya belanja modal untuk pembangunan infrastruktur AI yang belum tentu menghasilkan imbal hasil memadai.

Tekanan berlanjut pada perdagangan Jumat di sejumlah pasar Eropa dan Asia. Sementara itu, kontrak berjangka saham di Wall Street mengindikasikan potensi penguatan terbatas pada indeks Nasdaq.

Baca Juga: Gelombang Ancaman Bom Kembali Sasar Penerbangan Eropa, Ini Perkembangannya

Demokrat Siapkan Sejumlah RUU AI

Pemimpin Partai Demokrat di Senat AS, Chuck Schumer, yang diperkirakan akan menjadi pemimpin mayoritas Senat, mengatakan perlindungan konsumen dari kenaikan biaya energi akibat ekspansi pusat data akan menjadi salah satu prioritas partainya pada tahun depan.

Sementara itu, anggota DPR AS dari Massachusetts, Lori Trahan, berencana mendorong regulasi yang mewajibkan para ahli independen mengevaluasi model AI terkemuka berdasarkan standar keselamatan.

Trahan juga akan mengupayakan aturan yang memperjelas tanggung jawab perusahaan apabila sistem AI mereka menimbulkan kerugian.

Wakil Kepala Staf Trahan Francis Grubar mengatakan, kedua agenda tersebut akan menjadi bagian dari upaya legislator itu dalam mendorong kebijakan AI.

Baca Juga: Inflasi AS Masih Tinggi, The Fed Tegaskan Target 2% Jadi Prioritas

Anggota DPR AS dari California, Zoe Lofgren, yang tengah berupaya menjadi Ketua Komite Sains DPR, mengatakan Demokrat akan berfokus mengembangkan regulasi AI yang bertanggung jawab sekaligus tetap mendorong inovasi.

Adapun Abdul El-Sayed, politikus Demokrat dari Michigan yang memenangkan kursi Senat pada Selasa (3/11), sebelumnya mengusulkan pembentukan lembaga independen untuk mengawasi regulasi AI.

Lembaga tersebut nantinya memiliki kewenangan mengawasi perusahaan teknologi yang mengembangkan AI.

Dorongan regulasi juga didukung oleh meningkatnya kekhawatiran publik. Berdasarkan jajak pendapat Reuters yang dirilis pada Oktober, mayoritas pemilih AS menilai pemerintahan Trump dan Kongres belum cukup serius menangani risiko AI. Mereka juga menginginkan pemerintah menyusun aturan baru untuk teknologi tersebut.

Ed Mills, yang mengelola riset kebijakan di Raymond James, menilai krisis akibat AI dapat membangun dukungan politik yang cukup kuat untuk mengatasi penolakan presiden terhadap regulasi.

"Probabilitas pengesahan undang-undang jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan banyak orang," kata Mills.

Kongres AS dapat membatalkan veto presiden jika memperoleh dukungan dua pertiga anggota di masing-masing kamar parlemen.

Baca Juga: Investasi Saham Trump Media Babak Belur, Investor Rugi US$ 2,2 Miliar

Selain itu, Demokrat juga dapat mencoba memasukkan aturan AI ke dalam rancangan undang-undang rutin yang harus disahkan Kongres setiap tahun.

Demokrat juga berencana meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan besar di industri AI, termasuk OpenAI dan Anthropic.

Pada Oktober, Lofgren bersama sejumlah calon pemimpin komite DPR lainnya telah meminta OpenAI, Anthropic, Meta, Alphabet melalui Google, dan SpaceX menjelaskan praktik keamanan mereka.

Perusahaan-perusahaan tersebut juga diminta melaporkan kasus ketika perangkat AI mereka melakukan tindakan yang tidak dimaksudkan oleh para perancangnya.