Komite Senat AS Siap Membahas RUU Kripto Pekan Depan

Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Senator AS siap mempertimbangkan undang-undang yang telah lama ditunggu-tunggu yang akan menciptakan kerangka peraturan untuk mata uang kripto pekan depan, berpotensi mengakhiri kebuntuan atas RUU yang mempertentangkan perusahaan kripto dengan bank-bank AS.

Mengutip Reuters, Sabtu (9/5/2026), UU yang disebut Clarity Act, jika disahkan menjadi undang-undang, akan memperjelas yurisdiksi regulator keuangan atas sektor yang berkembang pesat ini, berpotensi meningkatkan adopsi aset digital.

Senator AS Tim Scott, ketua Komite Perbankan Senat, mengatakan pada hari Jumat bahwa panel tersebut akan mengadakan sesi eksekutif pada tanggal 14 Mei pukul 10:30 pagi (1430 GMT) di Gedung Kantor Senat Dirksen di Washington, D.C.

Industri kripto telah mendorong legislasi ini, dengan mengatakan bahwa hal itu sangat penting untuk masa depan aset digital di AS dan diperlukan untuk memperbaiki masalah inti yang telah lama ada bagi perusahaan kripto. Di antara hal-hal lain, legislasi tersebut akan mendefinisikan kapan token kripto merupakan sekuritas, komoditas, atau lainnya, memberikan kejelasan hukum kepada industri.

Rancangan undang-undang tersebut juga mencakup ketentuan yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan sengit antara perusahaan kripto dan industri perbankan. Berdasarkan kompromi yang ditengahi oleh Senator Republik Thom Tillis dan Senator Demokrat Angela Alsobrooks, imbalan pelanggan atas kepemilikan aset kripto berbasis dolar yang tidak aktif, yang dikenal sebagai stablecoin, akan dilarang, mengingat kemiripannya dengan simpanan bank.

Imbalan atas aktivitas lain yang terkait dengan stablecoin, seperti pengiriman pembayaran, akan diizinkan. Kelompok perdagangan perbankan telah menolak ketentuan ini, dengan mengatakan bahwa hal itu memberi perusahaan kripto terlalu banyak keleluasaan dan dapat mengalihkan simpanan dari sistem perbankan yang diatur.

Bank-bank telah meluncurkan upaya terakhir untuk menarik dukungan dari beberapa anggota Partai Republik di Komite Perbankan Senat sebelum sidang, tetapi tidak jelas apakah mereka akan berhasil.

Para pelobi untuk industri perbankan telah berupaya memperbaiki Undang-Undang Klarifikasi untuk menutup "celah" yang berasal dari undang-undang yang ditandatangani tahun lalu yang memungkinkan perantara untuk membayar bunga pada stablecoin. Bank-bank mengatakan hal ini akan menyebabkan penarikan simpanan dari sistem perbankan yang diasuransikan, yang berpotensi mengancam stabilitas keuangan.

Perusahaan kripto mengatakan bahwa melarang pihak ketiga, seperti bursa kripto, untuk membayar bunga pada stablecoin akan bersifat anti-kompetitif.

Industri berharap RUU Clarity disahkan dalam beberapa bulan mendatang sebelum pemilihan paruh waktu November, di mana Partai Demokrat dapat merebut kendali Dewan Perwakilan Rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan versi RUU Clarity pada Juli tahun lalu, tetapi Senat perlu mengesahkan RUU tersebut sebelum akhir tahun 2026 agar dapat dikirim ke meja Presiden Donald Trump.

Banyak anggota Kongres dari Partai Demokrat menentang RUU tersebut, dengan alasan bahwa RUU tersebut terlalu lemah dalam ketentuan anti-pencucian uang, dan bahwa RUU tersebut seharusnya lebih banyak mencegah pejabat politik mengambil keuntungan dari usaha kripto.

RUU tersebut membutuhkan dukungan dari setidaknya tujuh anggota Partai Demokrat di Senat penuh untuk mendapatkan persetujuan.

Presiden Trump mengincar dana dari industri, berjanji untuk menjadi "presiden kripto," dan usaha kripto keluarganya sendiri telah membantu mendorong sektor ini ke arus utama.