/2026/01/26/830275650.jpg "Pemerintah AS Terancam Shutdown Lagi, Donald Trump Negosiasi dengan Senat AS")
Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintahan federal Amerika Serikat (AS) terancam mengalami penutupan lagi alias shutdown. Namun, Presiden AS Donald Trump dan Senator Partai Demokrat Chuck Schumer berusaha mencapai kesepakatan guna menegosiasikan pembatasan baru terhadap agen imigrasi federal, yang berpotensi mencegah penutupan pemerintahan.
New York Times pada Rabu (28/1/2026), mengutip pejabat yang mengetahui masalah tersebut melaporkan, Senat AS akan memisahkan undang-undang yang mendanai Departemen Keamanan Dalam Negeri dari paket enam RUU pengeluaran yang diperlukan untuk mendanai militer, program kesehatan, dan lembaga federal lainnya hingga akhir tahun fiskal.
Reuters tidak dapat segera memverifikasi laporan tersebut. Gedung Putih dan juru bicara Schumer tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
Senat AS akan mengesahkan RUU tersebut sebelum batas waktu tengah malam Jumat. Kongres AS juga akan mempertimbangkan perpanjangan jangka pendek operasi keamanan dalam negeri untuk menghindari kesenjangan layanan di Badan Keamanan Transportasi, Penjaga Pantai, dan Badan Manajemen Darurat Federal, tulis New York Times.
Laporan ini muncul setelah, Partai Demokrat di Senat AS menyerukan pembatasan baru pada agen imigrasi sebelumnya pada hari itu, membuka jalan bagi penutupan sebagian pemerintah AS akhir pekan ini.
Partai Demokrat telah menyatakan bahwa mereka tidak akan menyetujui perpanjangan pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri hingga September 2026 tanpa batasan baru pada tindakan keras imigrasi Trump.
Agen ICE dan Patroli Perbatasan telah mendapat kritik luas setelah agen-agen tersebut menewaskan warga negara AS kedua di Minneapolis Sabtu lalu selama operasi penegakan hukum imigrasi.
Menurut laporan New York Times, RUU sementara tersebut akan memberikan waktu untuk pembicaraan guna menyusun RUU pengeluaran keamanan dalam negeri baru yang akan mencakup pembatasan baru pada taktik petugas penegakan hukum imigrasi.
