Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan pada hari Senin bahwa Amerika Serikat mendukung hak rakyat untuk berkumpul secara damai dan khawatir tentang pembatasan yang diberlakukan pada pertemuan publik.
Para jenderal telah mencoba untuk membenarkan pengambilalihan mereka atas dasar kecurangan pemilihan umum. Klaim tersebut ditolak mentah-mentah oleh komite pemilihan Myanmar. Militer kemudian menjanjikan pemungutan suara baru.
Min Aung Hlaing menegaskan kembali posisi itu pada hari Senin dan mengatakan junta akan membentuk demokrasi yang benar dan disiplin, berbeda dengan era pemerintahan militer sebelumnya.
Min Aung Hlaing menuduh panitia pemilihan menggunakan pandemi virus corona sebagai alasan untuk mencegah kampanye yang adil dan mengatakan hal itu harus direformasi.
Baca Juga: Unjuk rasa anti-kudeta militer terjadi di kota-kota Myanmar
“Kami akan mengadakan pemilu multipartai dan kami akan menyerahkan kekuasaan kepada yang menang dalam pemilu itu, sesuai aturan demokrasi,” katanya.
Dia tidak memberikan kerangka waktu tetapi junta mengatakan keadaan darurat akan berlangsung satu tahun.
Pegawai pemerintah, dokter, dan guru termasuk di antara mereka yang mendukung seruan pembangkangan sipil dan pemogokan.
Baca Juga: Sudah dua hari, puluhan ribu rakyat Myanmar demo protes kudeta militer
“Kami meminta staf pemerintah dari semua departemen untuk tidak menghadiri pekerjaan mulai Senin,” kata aktivis Min Ko Naing, seorang veteran demonstrasi 1988 yang membuat Suu Kyi menonjol seperti yang dilansir Reuters.
Suu Kyi memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1991 untuk mengkampanyekan demokrasi dan menghabiskan hampir 15 tahun di bawah tahanan rumah saat dia berjuang untuk mengakhiri hampir setengah abad pemerintahan militer.
