Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - YANGON. Pemimpin militer Myanmar mengatakan pada hari Senin bahwa juntanya akan kembali menggelar pemilihan umum baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang. Pengumuman itu dilakukan setelah puluhan ribu warga Myanmar turun ke jalan pada hari ketiga untuk memprotes kudeta yang menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi.
Melansir Reuters, Jenderal Senior Min Aung Hlaing berbicara dalam pidato yang disiarkan televisi. Ini merupakan pidato pertamanya di negara itu sejak pengambilalihan militer Senin lalu.
Dia tidak mengatakan kapan pemilu akan diadakan, tetapi berulang kali mengklaim bahwa pemilu November lalu, yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi, adalah penipuan.
Di ibu kota Naypyitaw, kerumunan pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan anti-kudeta dan mengatakan kepada polisi bahwa mereka harus melayani orang-orang bukan militer, menurut media dan siaran langsung acara.
Baca Juga: Larang aksi unjuk rasa, junta Myanmar terapkan darurat militer
Polisi mengarahkan meriam air ke arah pengunjuk rasa dan memperingatkan bahwa mereka mungkin menggunakan tembakan langsung jika pengunjuk rasa tidak bubar. Meski demikian, aksi protes berakhir tanpa pertumpahan darah.
Reuters memberitakan, Kedutaan Besar AS mengatakan telah menerima laporan bahwa jam malam telah diberlakukan di Yangon dan Mandalay, kota terbesar kedua, mulai pukul 8 malam sampai jam 4 pagi waktu setempat.
Baca Juga: Redam aksi protes, junta Myanmar berlakukan darurat militer
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan pada hari Senin bahwa Amerika Serikat mendukung hak rakyat untuk berkumpul secara damai dan khawatir tentang pembatasan yang diberlakukan pada pertemuan publik.
Para jenderal telah mencoba untuk membenarkan pengambilalihan mereka atas dasar kecurangan pemilihan umum. Klaim tersebut ditolak mentah-mentah oleh komite pemilihan Myanmar. Militer kemudian menjanjikan pemungutan suara baru.
Min Aung Hlaing menegaskan kembali posisi itu pada hari Senin dan mengatakan junta akan membentuk demokrasi yang benar dan disiplin, berbeda dengan era pemerintahan militer sebelumnya.
Min Aung Hlaing menuduh panitia pemilihan menggunakan pandemi virus corona sebagai alasan untuk mencegah kampanye yang adil dan mengatakan hal itu harus direformasi.
Baca Juga: Unjuk rasa anti-kudeta militer terjadi di kota-kota Myanmar
“Kami akan mengadakan pemilu multipartai dan kami akan menyerahkan kekuasaan kepada yang menang dalam pemilu itu, sesuai aturan demokrasi,” katanya.
Dia tidak memberikan kerangka waktu tetapi junta mengatakan keadaan darurat akan berlangsung satu tahun.
Pegawai pemerintah, dokter, dan guru termasuk di antara mereka yang mendukung seruan pembangkangan sipil dan pemogokan.
Baca Juga: Sudah dua hari, puluhan ribu rakyat Myanmar demo protes kudeta militer
“Kami meminta staf pemerintah dari semua departemen untuk tidak menghadiri pekerjaan mulai Senin,” kata aktivis Min Ko Naing, seorang veteran demonstrasi 1988 yang membuat Suu Kyi menonjol seperti yang dilansir Reuters.
Suu Kyi memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1991 untuk mengkampanyekan demokrasi dan menghabiskan hampir 15 tahun di bawah tahanan rumah saat dia berjuang untuk mengakhiri hampir setengah abad pemerintahan militer.
