Google Hadapi Penolakan Proyek Pusat Data US$ 15 Miliar di India, Ada Apa?

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proyek pembangunan pusat data (data center) terbesar Google di India senilai US$ 15 miliar menghadapi gelombang penolakan dari kelompok lingkungan. Kekhawatiran utama muncul terkait potensi dampak proyek terhadap pasokan air dan kawasan konservasi satwa liar di negara bagian Andhra Pradesh.

Mengutip Reuters, Kamis (6/8/2026), pembangunan pusat data tersebut berlangsung di Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Di lokasi proyek, lereng perbukitan telah diratakan hingga memperlihatkan tanah merah dan dibentuk menjadi teras-teras sebagai bagian dari persiapan konstruksi.

Pemerintah Andhra Pradesh, yang dipimpin oleh sekutu Perdana Menteri India Narendra Modi, menyebut proyek tersebut sebagai investasi bersejarah yang akan membawa transformasi ekonomi bagi wilayah tersebut. Pemerintah juga membantah tuduhan bahwa proyek dipercepat tanpa mempertimbangkan risiko terhadap pasokan air maupun habitat satwa liar.

Meski demikian, proyek ini menjadi ujian awal bagi investasi terbesar Google di India. Sejumlah gugatan hukum telah diajukan terkait dugaan dampaknya terhadap ketersediaan air serta lokasinya yang berdekatan dengan suaka margasatwa yang menjadi habitat macan tutul dan trenggiling.

Dalam beberapa pekan terakhir, aksi protes terus bermunculan di Kota Visakhapatnam. Sejumlah aktivis dan anak-anak turun ke jalan membawa spanduk bertuliskan "Kami tidak bisa minum DATA" serta menggambarkan borgol pada logo Google sebagai bentuk penolakan, berdasarkan unggahan di media sosial.

Reuters juga menghadiri pertemuan publik pada Minggu (3/8), ketika para aktivis menyusun rencana kampanye dari rumah ke rumah hingga aksi demonstrasi di kawasan pantai dalam beberapa hari mendatang.

"Pembangunan tidak boleh mengorbankan mata pencaharian masyarakat," ujar pendiri organisasi nirlaba Green Visakha, Raja Rama Mohan Roy.

Dalam kesempatan tersebut, Roy memaparkan data mengenai kondisi pasokan air di Visakhapatnam yang dinilai sudah mengalami tekanan.

Pasokan Air Sudah Defisit

Pemerintah Andhra Pradesh menyebut Visakhapatnam saat ini menerima sekitar 410 juta liter air per hari dari waduk dan sungai. Sementara kebutuhan harian kota berpenduduk sekitar 2,5 juta jiwa itu mencapai 480 juta liter.

Akibatnya, pembatasan distribusi air sudah menjadi kondisi yang umum terjadi di kota tersebut.

Fenomena penolakan terhadap pembangunan pusat data juga terjadi di berbagai negara. Fasilitas data center membutuhkan pasokan listrik yang sangat besar serta air dalam jumlah besar untuk mendinginkan server.

Di negara berkembang seperti India, dampaknya dinilai berpotensi lebih besar karena keterbatasan sumber daya air. Di Amerika Serikat, penentangan terhadap pembangunan pusat data juga meningkat. Pada Juli lalu, tercatat 142 aksi protes di 42 negara bagian dengan isu yang serupa.

Pemerintah Membela Proyek Google

Pengadilan Tinggi Andhra Pradesh pada Senin (3/8/2026) meminta pemerintah memberikan pembelaan atas gugatan yang diajukan kelompok aktivis Jal Biradari (Komunitas Air).

Kelompok tersebut menilai proyek pusat data Google berpotensi membebani pasokan air dengan meningkatkan tekanan terhadap waduk di sekitar lokasi.

Sidang lanjutan atas gugatan kepentingan publik tersebut dijadwalkan berlangsung pada 24 Agustus mendatang.

Dalam pernyataannya kepada Reuters, pemerintah Andhra Pradesh menyebut kekhawatiran para aktivis tidak tepat dan menyesatkan, namun tetap membuka ruang dialog.

"Aksi protes seperti itu merupakan hak demokratis mereka. Jika ada klaim yang terbukti sah, pemerintah berkomitmen untuk berdialog, memberikan penjelasan berdasarkan fakta, dan menyediakan langkah penyelesaian yang sesuai," kata pemerintah negara bagian tersebut.

Sementara itu, Google menegaskan proyeknya akan dikembangkan sesuai seluruh ketentuan hukum yang berlaku.

Perusahaan juga menyatakan akan menerapkan teknologi pendingin udara canggih guna melindungi sumber daya air lokal.

Saat Reuters mengunjungi lokasi proyek pada Senin, aktivitas konstruksi masih berlangsung dengan alat berat terus melakukan pekerjaan pematangan lahan.

Google menggandeng grup milik miliarder India Gautam Adani untuk membangun proyek tersebut. Investasi ini diperkirakan mampu menciptakan hingga 188.000 lapangan kerja. Hingga kini, pihak Adani belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar Reuters.

Sorotan terhadap Kawasan Satwa Liar

Selain persoalan air, gugatan di Pengadilan Tinggi Andhra Pradesh juga menyoroti dampak kebisingan dan aktivitas konstruksi terhadap Suaka Margasatwa Kambalakonda yang hanya berjarak sekitar 860 meter dari lokasi proyek.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah menyatakan jarak proyek masih memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Google juga menegaskan akan menerapkan teknologi peredam suara agar operasional fasilitas tersebut tidak mengganggu lingkungan sekitar.

Selain gugatan di pengadilan tinggi, proyek tersebut juga menghadapi tiga perkara lain di pengadilan lingkungan hidup India yang diajukan Human Rights Forum.

Kelompok itu meminta pembangunan dihentikan karena menilai pemerintah memberikan izin tanpa melakukan kajian memadai terkait dampak penggunaan pasokan air dari jaringan air minum pedesaan.

Namun pemerintah menegaskan tidak akan menggunakan pasokan air untuk kawasan pedesaan maupun permukiman sebagai sumber kebutuhan pusat data tersebut. Pemerintah juga memastikan waduk di sekitar lokasi tidak akan dimanfaatkan untuk memasok air ke fasilitas tersebut.

Dalam pertemuan para aktivis pada Minggu, Green Visakha kembali mempertanyakan komitmen pemerintah yang menjanjikan pasokan air "terjamin" selama 20 tahun bagi proyek Google, sementara masyarakat Visakhapatnam sendiri masih menghadapi kekurangan air.

"Siapa yang akan menanggung akibatnya? Masyarakat," tutup Roy.