Krisis Migrasi Ancam Status Maroko sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2030

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - Status Maroko sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030 mulai terancam akibat krisis migrasi yang memengaruhi situasi keamanan Spanyol.

Krisis migrasi di wilayah Ceuta mendorong sejumlah partai politik di Spanyol dan Portugal mendesak FIFA meninjau ulang keterlibatan Maroko dalam penyelenggaraan turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut.

Krisis di perbatasan Ceuta memicu kekhawatiran terkait isu hak asasi manusia (HAM), keamanan, serta kerja sama antarnegara yang menjadi fondasi penyelenggaraan Piala Dunia 2030.

Piala Dunia 2030 Digelar di Enam Negara

Piala Dunia 2030 rencananya akan diselenggarakan di enam negara yang tersebar di tiga benua.

Spanyol, Portugal, dan Maroko menjadi tuan rumah utama turnamen. Sementara itu, Argentina, Uruguay, dan Paraguay masing-masing akan menggelar satu pertandingan sebagai bagian dari peringatan 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia pertama yang berlangsung di Uruguay pada 1930.

Montevideo, yang menjadi lokasi final edisi perdana tersebut, juga dijadwalkan menjadi tuan rumah seremoni peringatan satu abad Piala Dunia.

Spanyol Minta FIFA Evaluasi Maroko

Dorongan untuk mengevaluasi status Maroko datang dari partai politik Sumar di Spanyol.

Mengutip laporan media Spanyol, 20Minutos, partai tersebut meminta pemerintah Spanyol, Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF), serta pemerintah Portugal menyampaikan kepada FIFA perlunya peninjauan terhadap skema penyelenggaraan bersama Piala Dunia 2030.

Menurut mereka, penyelenggaraan ajang sebesar Piala Dunia melibatkan penggunaan dana publik, pembangunan infrastruktur, serta membawa nama negara tuan rumah di mata dunia.

Karena itu, setiap negara penyelenggara dinilai harus memenuhi standar penghormatan terhadap hak asasi manusia, hukum internasional, dan prinsip-prinsip demokrasi.

Sumar juga meminta FIFA melakukan evaluasi khusus terhadap risiko pelanggaran HAM di negara tuan rumah, termasuk dampak krisis migrasi Ceuta terhadap komitmen yang telah disepakati dalam proses penyelenggaraan Piala Dunia 2030.

Portugal Ikut Soroti Isu Keamanan

Partai Hijau Portugal (Livre) mengirim surat kepada pemerintah dan Federasi Sepak Bola Portugal yang berisi permintaan agar keterlibatan Maroko sebagai tuan rumah bersama dievaluasi kembali.

Menurut Livre, krisis migrasi di Ceuta menunjukkan belum adanya jaminan stabilitas politik, keamanan, serta kerja sama yang memadai antara Maroko, Spanyol, dan Portugal untuk menyelenggarakan Piala Dunia secara bersama.

Partai tersebut bahkan menyebut partisipasi Maroko dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2030 telah menjadi sulit dipertahankan setelah peristiwa tersebut.

Krisis Ceuta Jadi Pemicu

Mengutip laporan Reuters pada Minggu (2/8), sedikitnya 72 orang dilaporkan tewas setelah puluhan ribu warga Maroko nekat menyeberang melalui laut maupun jalur darat menuju enklave Spanyol di Afrika Utara.

Peristiwa yang berlangsung sejak Kamis (30/7) itu memicu kekhawatiran di Uni Eropa dan memaksa Spanyol memperketat pengamanan di wilayah perbatasannya.

Lebih dari 50.000 orang memasuki Ceuta hanya dalam hitungan hari, menjadikannya salah satu gelombang migrasi terbesar yang pernah terjadi di perbatasan Eropa-Afrika.

Ceuta merupakan wilayah otonom milik Spanyol yang berada di pesisir Afrika Utara dan berbatasan langsung dengan Maroko. Bersama Melilla, Ceuta menjadi satu dari dua perbatasan darat Uni Eropa dengan benua Afrika.

Letaknya yang strategis membuat Ceuta selama bertahun-tahun menjadi salah satu jalur utama bagi para migran yang ingin memasuki Eropa.

Banyak di antara mereka mencoba mencapai wilayah tersebut dengan berenang, menggunakan pelampung, atau memanjat pagar pembatas di perbatasan.

Banyak migran mengaku terdorong oleh kondisi ekonomi yang sulit. Mereka juga dipengaruhi informasi yang beredar di media sosial mengenai peluang memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik di Spanyol.