Sumber: Yonhap,Yonhap | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Sebuah oraganisasi non-pemerintah internasional melaporkan bahwa Korea Utara saat ini sedang menghadapi krisis kemanusiaan serius. Bencana alam hingga pandemi Covid-19 berhasil memperburuk keadaan.
Berdasarakan laporan Inform Severity Index terbaru yang disusun oleh Assessment Capacities Project (ACAPS) yang berbasis di Swiss, Korea Utara saat ini telah menghadapi krisis kemanusiaan di level "tinggi".
"Situasi kemanusiaan di Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) didorong oleh faktor politik dan ekonomi serta bencana alam," kata laporan tersebut, seperti dilansir Yonhap.
Bencana alam berupa badai dan banjir bandang bulan Agustus tahun lalu menghancurkan sejumlah ladang pertanian utama yang memasok bahan makanan pokok ke penjuru negeri.
Kejadian tersebut praktis membuat Korea Utara memasuki kerawanan pangan yang masih belum teratasi dengan baik hingga saat ini.
ACAPS juga mencatat bahwa keterbatasan akses menuju layanan dasar, seperti kesehatan dan air bersih, telah menyebabkan lebih dari 10 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Baca Juga: Kim Jong Un nyatakan perang melawan bahasa slang, jins, dan film asing
Tidak hanya itu, sanksi global telah membatasi impor barang-barang kemanusiaan Korea Utara dan mempengaruhi akses orang-orang untuk mendapatkan bantuan.
Korea Utara telah dikenai sanksi PBB sejak 2006 atas program rudal nuklir dan balistiknya, yang mana semakin ketat diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir.
Selama pandemi Covid-19 melanda dunia, Korea Utara memutuskan untuk menutup perbatasan demi mencegah masuknya virus. Penutupan perbatasan ini semakin menghambat masuknya bantuan kemanusiaan ke dalam negeri.
Awal pekan ini pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan pejabatnya untuk membahas kebijakan ekonomi negara di paruh kedua tahun 2021.
Pertemuan kali ini juga diadakan untuk meninjau urusan negara secara keseluruhan selama paruh pertama tahun ini. Secara khusus, langkah-langkah untuk memecahkan masalah ekonomi menjadi agenda utama.
