Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pada Rabu (18/11/2020), Amerika Serikat memberlakukan sanksi besar-besaran yang menargetkan Iran. AS memasukkan daftar hitam yayasan yang dikendalikan oleh Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan membidik apa yang disebut Washington sebagai pelanggaran hak asasi manusia Iran, setahun setelah tindakan keras mematikan terhadap demonstran anti-pemerintah.
Reuters memberitakan, sanksi tersebut diumumkan oleh Departemen Keuangan AS. Sanksi yang juga menargetkan menteri intelijen Iran, merupakan tindakan terbaru untuk memperkuat kampanye "tekanan maksimum" terhadap Iran yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Sanksi ini dijatuhkan dua bulan menjelang penyerahan kekuasaan oleh Trump kepada Joe Biden setelah kalah dalam pemilihan 3 November.
AS menjatuhkan sanksi pada apa yang digambarkannya sebagai jaringan patronase utama untuk Khamenei. Melansir Reuters, AS memasukkan Bonyad Mostazafan, atau Yayasan Kaum Tertindas, yang dikendalikan oleh Khamenei, dalam sebuah langkah yang juga menargetkan 10 individu dan 50 anak perusahaan yayasan di berbagai sektor termasuk energi, pertambangan dan jasa keuangan.
Sanksi tersebut membekukan aset AS dari mereka yang menjadi sasaran dan umumnya melarang orang Amerika berbisnis dengan mereka. Siapa pun yang melakukan transaksi tertentu dengan individu dan entitas ini berisiko terkena sanksi AS.
Baca Juga: Setelah 30 tahun, Irak dan Arab Saudi buka kembali perbatasan darat
Sumber Reuters menyebut, yayasan amal - sebuah lembaga ekonomi, budaya dan kesejahteraan sosial - telah mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar dan mengendalikan ratusan perusahaan dan properti yang disita sejak Revolusi Islam 1979.
Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan menuduh Khamenei menggunakan kepemilikan yayasan untuk "memperkaya pemerintahannya, memberi penghargaan kepada sekutu politiknya, dan menganiaya musuh rezim."
Baca Juga: Bikin dunia was-was, Iran mulai pasok gas uranium ke fasilitas bawah tanah
"Amerika Serikat akan terus menargetkan pejabat utama dan sumber penghasil pendapatan yang memungkinkan penindasan berkelanjutan rezim terhadap rakyatnya sendiri," jelas Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin.
