Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Roma mengatakan langkah AS dapat mempermalukan pemimpin tertinggi, menghalangi perusahaan non-AS untuk berurusan dengan yayasan amal bahkan jika sanksi pada akhirnya dicabut, dan menempatkan pemerintahan Biden dalam posisi yang berpotensi sulit untuk membenarkan mengapa mereka melakukannya.
Baca Juga: Donald Trump berniat serang situs utama nuklir Iran, tapi batal
Departemen Keuangan juga menjatuhkan sanksi kepada Menteri Intelijen Iran Mahmoud Alavi dan menuduh kementeriannya memainkan peran dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius terhadap warga Iran, termasuk selama berlangsungnya aksi protes tahun lalu.
Departemen Luar Negeri AS juga menunjuk dua pejabat Korps Pengawal Revolusi Iran (IRGC), menuduh mereka terlibat dalam pembunuhan hampir 150 orang di kota Mahshahr selama penumpasan tahun lalu. Sanksi AS tersebut melarang mereka dan keluarga dekat bepergian ke Amerika Serikat.
Tindakan keras 2019 mungkin merupakan penindasan paling berdarah terhadap pengunjuk rasa di Iran sejak revolusi 1979.
Baca Juga: Teheran: Setiap serangan AS atas Iran akan hadapi respons menghancurkan
Reuters melaporkan tahun lalu bahwa sekitar 1.500 orang tewas selama kurang dari dua minggu kerusuhan yang dimulai pada 15 November 2019. Jumlah korban tersebut diberikan kepada Reuters oleh tiga pejabat Kementerian Dalam Negeri Iran.
Kementerian Dalam Negeri Iran mengatakan sekitar 225 orang tewas selama aksi protes, yang meletus setelah media pemerintah mengumumkan bahwa harga gas akan naik sebanyak 200% dan pendapatan akan digunakan untuk membantu keluarga yang membutuhkan.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan mendesak negara lain untuk mengambil tindakan terhadap Iran atas pelanggaran hak asasi manusia.
