Sumber: Reuters | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Ekonomi Thailand tumbuh pada laju paling lambat dalam empat tahun pada kuartal III-2025, terbebani oleh melemahnya pariwisata dan manufaktur selama periode ketidakpastian politik domestik dan konflik perbatasan.
Senin (17/11/2025) berdasarkan data Dewan Ekonomi dan Pembangunan Sosial Nasional menunjukkan, produk domestik bruto (PDB) Thailand tumbuh 1,2% pada kuartal III-2025 dibandingkan tahun sebelumnya.
Realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut lebih lambat dibandingkan pertumbuhan tahunan sebesar 2,8% pada kuartal II-2025. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di periode Juli-September 2025 ini juga meleset dari perkiraan median pertumbuhan 1,6% dalam jajak pendapat Reuters.
Secara kuartalan, perekonomian Thailand mengalami kontraksi sebesar 0,6% yang disesuaikan secara musiman pada periode Juli-September 2025, lebih lemah dari proyeksi jajak pendapat yang memperkirakan kontraksi sebesar 0,3%, dan menyusul revisi pertumbuhan sebesar 0,5% pada kuartal sebelumnya.
Baca Juga: Bahan Baku Makin Langka, Samsung Naikkan Harga Chip Memori Hingga 60%
Perekonomian negara terbesar kedua di Asia Tenggara ini telah menghadapi berbagai tantangan tahun ini, termasuk tarif Amerika Serikat (AS), utang rumah tangga yang tinggi, dan baht yang kuat.
Asal tahu saja, pertumbuhan ekonomi Thailand di tahun lalu sebesar 2,5%, tertinggal dari negara-negara lain.
Badan perencanaan pada hari Senin merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 menjadi 2,0% dari kisaran 1,8% hingga 2,3% yang terlihat sebelumnya. Badan tersebut juga memperkirakan pertumbuhan sebesar 1,2% hingga 2,2% untuk tahun depan.
Dalam upaya untuk merangsang pertumbuhan, pemerintah telah meluncurkan serangkaian langkah stimulus, termasuk program subsidi konsumen sebesar 44 miliar baht (US$ 1,3 miliar), yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 2,2% tahun ini.
Pemerintahan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul memiliki waktu terbatas untuk menerapkan langkah-langkahnya. Perdana Menteri berencana membubarkan parlemen pada akhir Januari, sementara pemilihan umum kemungkinan akan diadakan pada akhir Maret.













