Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Inisiatif ini muncul ketika rasa frustrasi telah tumbuh akibat penggunaan langkah-langkah sepihak Presiden Trump mengenakan tarif impor dengan sering memakai dalah "masalah keamanan nasional," dan menyimpulkan perjanjian perdagangan dengan sedikit atau tanpa konsultasi dengan Kongres AS.
Pejabat pemerintahan Trump bersikeras tarif pada China dibayar oleh China. Namun nyatanya, petani AS, pengecer, produsen dan lain-lain menyatakan bea masuk berdampak pada industri mereka. Kebijakan tarif impor ini juga telah berulang kali mengguncang pasar keuangan.
Baca Juga: Donald Trump: AS-Jepang capai kesepakatan awal tarif perdagangan
Kelompok-kelompok pengusaha itu mendesak anggota parlemen untuk melakukan tinjauan yang kuat terhadap kebijakan Presiden Trump. Kelompok tersebut juga menyatakan siap untuk bekerja sama pada undang-undang yang akan mengekang kewenangan Trump.
Pembuat undang-undang AS sedang mempertimbangkan beberapa undang-undang yang akan membatasi otoritas Trump berdasarkan Bab 232 dari Undang-Undang Perluasan Perdagangan tahun 1962.
Kevin Brady, perwakilan Kongres AS dari Partai Republik mengatakan, Kongres AS ingin memaksimalkan perannya dalam kebijakan perdagangan, tetapi tidak ada konsensus tentang bagaimana melakukan itu.
Baca Juga: Pembicaraan tingkat deputi perdagangan AS dan China akan digelar Kamis pekan ini
Pada saat yang sama, ia mengatakan para pembuat undang-undang menyetujui perlunya menantang Tiongkok, tetapi ia optimistis Washington dan Beijing akhirnya mencapai kesepakatan perdagangan.
