Sumber: Express.co.uk | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintah AS telah mengeluarkan kata-kata tegas sebagai tanggapan atas undang-undang baru yang diperkenalkan oleh Beijing. Undang-undang tersebut mengizinkan penjaga pantai untuk menembak kapal asing di Laut China Selatan.
Melansir Express.co.uk, Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan, pihaknya khawatir undang-undang tersebut dapat digunakan untuk mengintimidasi tetangga maritim RRT.
Bulan lalu, China mengesahkan Undang-Undang Penjaga Pantai yang memberdayakan pasukan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan, termasuk penggunaan senjata ketika kedaulatan nasional, hak kedaulatan, dan yurisdiksi dilanggar secara ilegal oleh organisasi atau individu asing di laut.
China telah mengklaim sebagian besar Laut China Selatan sebagai miliknya yang telah memicu sengketa teritorial.
Baca Juga: Ketegangan regional mendidih, Beijing dirikan pangkalan militer besar-besaran!
Express.co.uk memberitakan, Negara Adidaya Timur itu memiliki sengketa kedaulatan maritim dengan Jepang di Laut China Timur dan dengan beberapa negara Asia Tenggara di Laut China Selatan.
“AS bergabung dengan Filipina, Vietnam, Indonesia, Jepang, dan negara-negara lain dalam menyatakan keprihatinannya dengan undang-undang penjaga pantai yang baru-baru ini diberlakukan China," jelas Ned Price, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Jumat (19/2/2021).
Baca Juga: Dua hari berturut-turut China terbang di sekitar zona pertahanan Taiwan
Dia menambahkan, “Mengizinkan penjaga pantai untuk menghancurkan struktur ekonomi negara lain dan menggunakan kekuatan dalam membela klaim maritim China di wilayah yang disengketakan, sangat menyiratkan bahwa undang-undang ini dapat digunakan untuk mengintimidasi tetangga maritim RRT.”
Di sisi lain, para analis telah memperingatkan kritik dari Amerika menyoroti bagaimana ketegangan AS-China tidak menunjukkan tanda-tanda membaik sejak Presiden Joe Biden menjabat.
Bulan lalu, AS mengeluarkan peringatan kepada Beijing untuk berhenti mengintimidasi Taiwan setelah pesawat tempur China terbang ke zona pertahanan udara pulau itu selama beberapa hari berturut-turut.
Pasukan China juga mensimulasikan serangan terhadap kapal induk AS di dekatnya.
Baca Juga: Taiwan ganti menteri pertahanan, bertugas merencanakan perang asimetris versus China
China mengklaim kedaulatan atas tetangganya, Taiwan, meskipun kedua negara telah diperintah secara terpisah selama lebih dari tujuh dekade.
Beijing mengklaim kepemilikan di bawah kebijakan "Satu China" yang menuntut hanya ada satu negara berdaulat dengan nama China.
Pada bulan Januari, China mengeluarkan peringatan keras kepada Taiwan bahwa "kemerdekaan berarti perang".
Baca Juga: Bikin Taiwan berang, China gelar latihan militer di Laut China Selatan
Juru bicara Kementerian Pertahanan China Wu Qian mengatakan pada jumpa pers bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari China.
"Kegiatan militer yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Rakyat China di Selat Taiwan adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi situasi keamanan saat ini di Selat Taiwan dan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional," kata Wu seperti yang dilansir Express.co.uk.
Dia menambahkan: "Kami memperingatkan elemen kemerdekaan Taiwan: mereka yang bermain dengan api akan membakar diri mereka sendiri, dan 'kemerdekaan Taiwan' berarti perang."
Toshimitsu Motegi, Menteri Luar Negeri Jepang, juga mengatakan Tokyo sangat prihatin tentang undang-undang baru Beijing karena kapal penjaga pantai China melakukan serangan harian ke Senkaku di Laut China Timur.
Komandan Takahiro Okushima, kepala penjaga pantai Jepang, mengatakan dia tidak akan mengesampingkan penggunaan senjata di bawah kekuasaan kepolisiannya.
"Dengan perasaan tegang, kami akan mempersiapkan yang terbaik yang kami bisa," jelas Motegi.
Baca Juga: Memanas lagi, 8 jet tempur China terbang ke zona pertahanan Taiwan
Alessio Patalano, pakar perang Asia Timur dan penulis Postwar Japan as a Seapower, sebelumnya mengatakan kepada Express.co.uk bahwa ancaman China harus ditanggapi dengan serius.
“Saya yakin Presiden Xi tidak memberikan bukti yang menunjukkan bahwa dia tidak serius dalam proposisinya. Saya juga percaya bahwa dengan 2049 sebagai tahun yang signifikan dalam sejarah Republik Rakyat Tiongkok dan Partai Komunis Tiongkok," kata Patalano.
