Sumber: BBC | Editor: Rizki Caturini
BERLIN. Ide memiliki surat utang bersama di zona euro muncul sebagai salah satu langkah mengatasi krisis utang Eropa. Salah satu suara yang mendukung ide ini adalah Perdana Menteri Yunani yang baru, Lucas Papademos.
Beberapa pihak mendukung skema ini, meski Jerman tampaknya masih keberatan untuk menyetujuinya. Obligasi bersama zona euro ini merupakan sebuah skema untuk menanggung risiko utang bersama.
Meskipun rincian lengkap dari usulan komisi ini belum diketahui, namun konsep pembentukan surat utang bersama ini sudah tergambar. Mereka akan mempertimbangkan tiga pilihan, seperti :
1. Membuat sebuah skema surat utang bersama menggantikan obligasi negara masing-masing anggota. Dengan begitu, setiap negara dalam zona eropa juga ikut menanggung risiko dan menjamin utang negara-negara lain.
2. Skema ini lebih sempit. Obligasi negara akan diganti sebagian dengan obligasi bersama dengan aturan yang mengikat.
3. Mengganti beberapa obligasi nasional dengan jaminan yang terbatas.
Usulan ini bakal dibahas kembali antara Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Prancis Nicolas Sarkozy serta Perdana Menteri Italia Mario Monti.
Jika memang berjalan, Merkel bilang, skema ini harus memiliki pengawasan fiskal yang ketat dan ada koordinasi kebijakan yang kuat.
Jerman masih keberatan dengan usulan ini, sebab Merkel menganggap obligasi bersama ini bukan jalan keluar mengatasi krisis utang Eropa. Ia khawatir usulan ini akan memberatkan Jerman yang harus juga menanggung biaya obligasi bersama ini. "Yang dibutuhkan itu adalah respons politik," kata Merkel.
Respons politik di sini berupa perubahan perjanjian di zona eropa yang tercantum dalam Perjanjian Lisbon antara negara Uni Eropa. Naga-naganya, Inggris menerima amendemen perjanjian Lisbon ini, yang meliputi perjanjian dengan imbalan perjanjian waktu kerja pegawai di negara UE.
Inggris telah setuju terhadap proposal Jerman untuk melakukan amendemen terbatas Perjanjian Lisbon. Amendemen ini menempatkan aturan fiskal UE pada dasar hukum dan memberlakukan sanksi otomatis bagi setiap 17 anggota negara bermata uang euro yang melanggar perjanjian aturan waktu kerja di zona eropa ini. Dalam perjanjian ini, karyawan tidak diwajibkan untuk bekerja lebih dari 48 jam per minggu.
Berita Terkait
Prancis dan Jerman Kembali Berselisih soal Peran ECB
ECB desak Uni Eropa segera luncurkan EFSF
