Reporter: Rizki Caturini | Editor: Rizki Caturini
KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak dinyatakan bersalah pada hari Selasa atas ketujuh tuduhan korupsi dalam persidangan pertamanya terkait dengan skandal multi-miliar dolar di dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Kasus ini telah banyak dilihat sebagai ujian bagi upaya negara untuk memberantas korupsi dan dapat memiliki implikasi politik besar bagi Malaysia.
"Setelah mempertimbangkan semua bukti dalam persidangan ini, saya menemukan bahwa penuntutan telah berhasil membuktikan kasusnya tanpa keraguan," kata Hakim Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali, Selasa (28/7) seperti dikutip Reuters.
Baca Juga: Goldman Sachs sepakat akan bayar US$ 3,9 miliar ke Malaysia atas skandal 1MDB
Najib menghadapi tujuh tuduhan pelanggaran kepercayaan, pencucian uang dan penyalahgunaan kekuasaan karena diduga menerima hampir US$ 10 juta secara ilegal dari mantan unit 1MDB, SRC International. Sementara Najib mengaku tidak bersalah.
Setiap dakwaan memberikan denda besar dan hukuman penjara hingga 15 atau 20 tahun. Pengacara Najib mencari penundaan hukuman. Najib mengatakan dia akan mengajukan banding atas keputusan apa pun di pengadilan federal.
Mantan perdana menteri, yang dipilih dalam pemilihan bersejarah tahun 2018 itu, masih menghadapi berbagai tuduhan kriminal atas tuduhan bahwa US$ 4,5 miliar dicuri dari 1MDB. Jaksa menuduh lebih dari $ 1 miliar dana masuk ke akun pribadinya.
Baca Juga: Mantan PM Malaysia Najib Razak harus membayar tunggakan pajak senilai Rp 5,8 triliun
Pengacara Najib mengatakan dia dijebak oleh pemodal Malaysia Jho Low dan pejabat 1MDB lainnya untuk meyakini bahwa dana yang disimpan dalam rekeningnya disumbangkan oleh keluarga kerajaan Saudi, daripada disalahgunakan dari SRC seperti yang dituntut oleh jaksa.
Kasus yang diawasi ketat ini dipandang sebagai ujian terhadap upaya Malaysia untuk memberantas korupsi, setelah partai Najib kembali berkuasa pada Februari sebagai bagian dari aliansi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.
