Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto
KONTAN.CO.ID - Tokyo. Jepang kembali membuka pembahasan mengenai opsi kepemilikan senjata nuklir dan kapal selam bertenaga nuklir di tengah perubahan situasi keamanan di kawasan Asia-Pasifik.
Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengatakan tidak seharusnya terdapat suasana yang membuat pembahasan mengenai kedua isu tersebut menjadi tabu.
Pernyataan itu disampaikan Koizumi dalam wawancara televisi yang ditayangkan pada Senin (28/9/2026), seperti dikutip The Japan Times.
"Gagasan bahwa kita bahkan tidak diperbolehkan membahas masalah ini sedikit bertentangan dengan rasa krisis saya," ujar Koizumi.
Jepang selama ini menerapkan tiga prinsip nonnuklir, yakni tidak memproduksi, tidak memiliki, dan tidak mengizinkan senjata nuklir berada di wilayahnya.
Namun, Koizumi mengatakan pemerintah tetap membuka pembahasan mengenai seluruh opsi, termasuk kemungkinan perubahan terhadap prinsip tersebut serta pengadaan kapal selam bertenaga nuklir.
Baca Juga: AS Minta Jerman dan Prancis Lepas Cadangan Solar, Atau Hadapi Larangan Ekspor
Jepang soroti kemampuan nuklir China dan Korea Utara
Koizumi mengaitkan wacana tersebut dengan perkembangan kemampuan militer dan nuklir China, Rusia, serta Korea Utara.
Menurut dia, situasi keamanan di sekitar Jepang mengalami perubahan sehingga pemerintah perlu membahas berbagai opsi pertahanan tanpa menetapkan isu tertentu sebagai hal yang tidak boleh dibicarakan.
Ia mempertanyakan apakah Jepang dapat benar-benar menjaga perdamaian apabila pemerintah menolak membahas sejumlah opsi yang dianggap sensitif.
Koizumi juga menyinggung perkembangan kebijakan pertahanan sejumlah negara Eropa. Ia mencontohkan Prancis yang memiliki kekuatan nuklir dan berperan dalam menyediakan kemampuan pencegahan bagi Eropa.
"Dunia sekarang sedang bergerak menuju fase seperti ini, dan dalam konteks tersebut, keputusan dibuat tanpa tabu," kata Koizumi.
"Jepang harus memiliki kemampuan untuk secara tegas menghadapi ancaman yang ditujukan kepada kita," lanjutnya.
Dalam konferensi pers pada Selasa (29/9/2026), Koizumi juga menekankan pentingnya menjelaskan kepada masyarakat mengenai perubahan lingkungan keamanan global dan kebijakan negara-negara di sekitar Jepang.
"Saya rasa bisa dikatakan dengan pasti bahwa sama sekali tidak ada dasar untuk bersikap optimistis terkait situasi keamanan di sekitar Jepang," ujarnya.
Tonton: Ojol Bakal Resmi Masuk Aturan Transportasi, UU LLAJ Ditargetkan Berlaku 2027
Opsi kapal selam bertenaga nuklir
Selain senjata nuklir, pemerintah Jepang juga tidak menutup pembahasan mengenai kemungkinan memiliki kapal selam bertenaga nuklir.
Koizumi pada awal September 2026 kembali menyatakan bahwa opsi tersebut masih terbuka. Pernyataan itu muncul beberapa hari setelah seorang pejabat Angkatan Laut Amerika Serikat memberikan penilaian positif mengenai kemungkinan Jepang mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir.
Wacana tersebut juga mendapat dorongan dari Partai Inovasi Jepang atau Japan Innovation Party, yang menjadi mitra junior dalam koalisi pemerintahan.
Pada Juni 2026, partai tersebut mengajukan proposal kepada pemerintah Jepang untuk segera memperkenalkan kapal selam bertenaga nuklir.
Proposal tersebut menyoroti ekspansi kekuatan angkatan laut China di kawasan Pasifik serta perkembangan armada kapal selam China yang semakin mengarah pada penggunaan tenaga nuklir.
Kapal selam bertenaga nuklir memiliki keunggulan berupa kemampuan beroperasi dalam waktu lebih lama dibandingkan kapal selam konvensional karena tidak bergantung pada pengisian bahan bakar dalam pola yang sama.
Namun, pengadaan kapal selam jenis tersebut juga akan membawa konsekuensi besar bagi kebijakan pertahanan, anggaran, teknologi, dan pengelolaan material nuklir Jepang.
Baca Juga: China Jadi Pendorong Lonjakan Impor Uni Eropa yang Mengkhawatirkan
Jepang pertimbangkan kenaikan anggaran pertahanan
Koizumi juga membahas rencana peningkatan anggaran pertahanan Jepang.
Ia mengatakan pembahasan anggaran tidak akan dilakukan hanya berdasarkan persentase atau target tertentu. Menurutnya, Jepang perlu memberikan sinyal mengenai kemampuan negara tersebut dalam menghadapi ancaman keamanan.
"Di sini, kita tidak boleh mengirimkan pesan yang salah," kata Koizumi.
"Kita harus memperjelas bahwa tekad Jepang yang tidak tergoyahkan—upaya kita mempertahankan diri secara mandiri dan upaya kita berkoordinasi dengan sekutu—tidak tergoyahkan," lanjutnya.
Tokyo dilaporkan tengah mempertimbangkan target baru belanja pertahanan jangka menengah hingga sekitar 3,5% dari produk domestik bruto (PDB).
Target tersebut akan menjadi peningkatan signifikan dibandingkan level belanja pertahanan Jepang selama ini. Angka tersebut juga dikaitkan dengan dorongan Amerika Serikat kepada negara-negara sekutunya untuk meningkatkan kontribusi pertahanan.
Meski demikian, Koizumi menegaskan keputusan akhir mengenai kebijakan anggaran pertahanan merupakan persoalan politik yang membutuhkan pertimbangan perdana menteri.
Prinsip nonnuklir Jepang berpotensi dibahas ulang
Pernyataan Koizumi muncul ketika pemerintah Jepang sedang mempersiapkan pembaruan sejumlah dokumen utama mengenai kebijakan keamanan nasional.
Pemerintah menargetkan proses pembaruan tersebut selesai pada akhir 2026. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah kemungkinan perubahan terhadap prinsip nonnuklir Jepang.
Pembahasan terutama menyangkut prinsip ketiga, yakni larangan mengizinkan senjata nuklir berada di wilayah Jepang.
Perdebatan mengenai prinsip tersebut menguat setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi tidak memberikan jawaban tegas ketika ditanya di parlemen pada November 2025 mengenai komitmennya untuk mempertahankan ketiga prinsip nonnuklir.
Meski demikian, hingga saat ini pembahasan mengenai perubahan prinsip nonnuklir maupun kepemilikan senjata nuklir masih merupakan wacana kebijakan, bukan keputusan Jepang untuk memiliki senjata nuklir.
Jepang tetap memiliki sejarah dan kebijakan khusus terkait senjata nuklir sebagai satu-satunya negara yang pernah mengalami serangan bom atom dalam perang. Karena itu, setiap perubahan terhadap prinsip nonnuklir akan menjadi isu strategis dan politik yang besar di dalam negeri.
Sumber: https://www.kompas.com/global/read/2026/10/01/122000670/giliran-jepang-yang-ingin-miliki-senjata-nuklir--ini-bukan-hal-tabu?page=all#page2.














