Kesepakatan Nuklir AS-Arab Saudi Dikritik, Ini Masalah yang Disorot

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Rancangan kesepakatan Amerika Serikat dengan Arab Saudi terkait pengembangan tenaga nuklir dinilai tidak memiliki pagar pengaman paling ketat seperti yang sebelumnya didorong oleh para legislator Partai Demokrat. Hal itu terungkap dalam surat Departemen Luar Negeri AS yang dikirim kepada salah satu senator.

Reuters melaporkan, Pemerintahan Presiden AS dari Partai Republik Donald Trump mengatakan tahun lalu bahwa mereka tengah mengejar kesepakatan nuklir sipil dengan Arab Saudi untuk mendorong industri AS serta memperkuat hubungan diplomatik.

Namun, para pendukung pencegahan proliferasi nuklir (nonproliferasi) khawatir karena Putra Mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi, pernah menyatakan bahwa kerajaan itu akan berupaya mengembangkan senjata nuklir jika rival regionalnya, Iran, melakukan hal yang sama.

Sekitar belasan legislator Demokrat AS menulis surat kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio pada Maret, mendesaknya agar mendorong penerapan protokol PBB, yang telah didukung Washington selama beberapa dekade, yang memberikan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) kewenangan pengawasan luas terhadap aktivitas energi nuklir suatu negara, termasuk hak melakukan inspeksi mendadak di lokasi yang tidak diumumkan.

Namun, surat Departemen Luar Negeri AS tertanggal 18 Mei kepada Senator Demokrat Edward Markey, yang salinannya dilihat Reuters, menyebut bahwa kesepakatan itu hanya mewajibkan Washington dan Riyadh menyusun “perjanjian pengamanan bilateral” yang lebih ringan.

Para legislator juga sebelumnya mendesak Rubio agar mendorong penerapan perlindungan nonproliferasi sukarela “gold standard” dalam setiap kesepakatan dengan Arab Saudi. Rubio sendiri pernah mendukung standar tersebut untuk Arab Saudi ketika ia masih menjadi senator.

Standar itu, yang disepakati Uni Emirat Arab (UEA), tetangga Arab Saudi, pada 2009 sebelum membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pertamanya, melarang pengayaan uranium dan pemrosesan ulang limbah nuklir. Keduanya dapat menjadi jalur untuk menghasilkan material fisil yang dapat digunakan dalam senjata nuklir.

Namun surat tersebut tidak menyebutkan sama sekali mengenai “gold standard”.

Paul Guaglianone, pejabat senior urusan legislatif di Departemen Luar Negeri AS, mengatakan dalam suratnya kepada Markey bahwa kesepakatan itu sedang dalam “tinjauan akhir” sebelum ditandatangani Trump.

Kesepakatan itu, tulis Guaglianone, “meletakkan fondasi hukum bagi kemitraan nuklir sipil bernilai miliaran dolar selama puluhan tahun antara kedua negara, yang mendorong sejumlah prioritas ekonomi dan strategis.”

Gedung Putih tidak menjawab pertanyaan terkait kapan Trump akan menandatangani kesepakatan itu atau bagaimana keselamatan akan dijamin. Namun, mereka merujuk pada pernyataan Menteri Energi Chris Wright pada November lalu yang menyebut kesepakatan itu memiliki “komitmen kuat terhadap nonproliferasi.”

Departemen Luar Negeri mengatakan tidak bisa membahas detail rancangan kesepakatan karena masih dalam tinjauan akhir sebelum penandatanganan. Namun seorang juru bicara menyatakan rancangan itu mencakup semua ketentuan yang diwajibkan oleh hukum, serta mencerminkan “komitmen bersama antara Amerika Serikat dan Arab Saudi terhadap standar keselamatan, keamanan, dan nonproliferasi nuklir yang kuat.”

Kedutaan Arab Saudi di Washington tidak segera merespons permintaan komentar.

Trump dinilai menjual keamanan nasional

Markey menilai pemerintahan Trump “menjual keamanan nasional” karena rancangan kesepakatan itu tidak memiliki pengamanan yang cukup.

“Trump memberikan teknologi nuklir kepada Arab Saudi yang ingin memiliki senjata nuklir tanpa pengamanan terkuat, teknologi yang sama yang membuat pemerintahan Trump sampai berperang urat syaraf dengan Iran,” kata Markey dalam pernyataan.

Setelah Trump menandatangani kesepakatan dan mengirimkannya ke Kongres, Senat dan DPR AS memiliki waktu 90 hari untuk mengeluarkan resolusi penolakan. Jika tidak ada resolusi penolakan, maka kesepakatan itu akan berlaku dan memungkinkan AS membagikan teknologi tenaga nuklir kepada Arab Saudi.

Tonton: FBI Bongkar “Kantor Polisi Rahasia” China di New York! Operasi Mata-mata Beijing Terungkap?

Henry Sokolski, direktur eksekutif Nonproliferation Policy Education Center, mengatakan Washington seharusnya mendorong standar yang lebih ketat, termasuk soal pengayaan uranium, mengingat reaktor nuklir dapat beroperasi selama puluhan tahun.

“Jika Anda membiarkan sebuah negara membuat bahan bakar nuklir, Anda harus berharap mereka akan menjadi teman Anda selamanya,” ujarnya.

Tabel: Perbandingan Standar Pengamanan Nuklir (Gold Standard vs Draft AS-Saudi)

Aspek Pengamanan	Gold Standard (contoh: UEA 2009)	Draft Kesepakatan AS-Saudi (menurut surat)
Pengayaan uranium	Dilarang	Tidak disebut
Pemrosesan ulang limbah nuklir	Dilarang	Tidak disebut
Protokol tambahan IAEA (inspeksi mendadak)	Diupayakan / didorong	Tidak diwajibkan
Sistem pengawasan	IAEA luas dan ketat	“Bilateral safeguards agreement”
Risiko proliferasi senjata	Lebih rendah	Dinilai lebih tinggi
Status dokumen	Pernah diterapkan (UEA)	Dalam final review sebelum ditandatangani