Sumber: Al Jazeera | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Korea Selatan mengumumkan rencana membayar lebih dari US$ 20 miliar kepada pelaku usaha kecil dan wiraswasta untuk menebus kerugian karena pembatasan akibat COVID-19.
Anggaran tambahan pertama sejak Presiden Yoon Suk-yeol menjabat minggu ini mencapai 59,4 triliun won (US$ 46 miliar), tetapi 23 triliun won (US$ 18 miliar) akan dibayarkan kepada pemerintah provinsi, kata kementerian keuangan.
Kementerian tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya tidak akan menerbitkan obligasi apa pun untuk mendanai anggaran karena proyeksi pendapatan pajak tahun ini direvisi naik tajam sebesar 53,3 triliun won (US$ 41 miliar) dan rencana pengeluaran yang ada senilai 7 triliun won (US$ 5,4 miliar) akan diubah.
Baca Juga: Lanjutkan Tren, Kasus dan Kematian akibat Covid-19 Global Terus Menurun
Dikatakan 26,3 triliun won (US$ 20,4 miliar) akan dibayarkan kepada sekitar 3,7 juta usaha kecil dan wiraswasta yang terkena berbagai pembatasan terkait COVID, dan 6,1 triliun won (US$ 4,7 miliar) lainnya akan digunakan untuk memperkuat kemampuan medis negara itu. Sisanya akan digunakan untuk memperkuat program-program kesejahteraan.
Secara terpisah, kementerian mengatakan akan menghabiskan 9 triliun won (US$ 7 miliar) untuk membayar obligasi pemerintah sebelum jatuh tempo, memotong rencana penerbitan tahun ini atau gabungan keduanya.
Yoon telah menjanjikan paket 50 triliun won (US$ 38,7 miliar) selama kampanye pemilihannya, tetapi pemerintah Presiden Moon Jae-in saat itu telah memperkenalkan anggaran tambahan 16,9 triliun won (US$ 13 miliar) sebelum pemilihan 9 Mei.
Baca Juga: Ditemukan Kasus Pertama Covid-19 di Korut, Kim Jong Un Titahkan Lockdown
Anggaran tambahan akan meningkatkan total pengeluaran pemerintah tahun ini sebesar 52,4 triliun won (US$ 40,6 miliar) menjadi rekor 676,7 triliun won (US$ 524,3 miliar), peningkatan yang lebih kecil daripada peningkatan pendapatan pajak karena rencana pengurangan utang.
Meskipun pengeluaran meningkat, utang pemerintah tahun ini akan berkurang menjadi 49,6 persen dari produk domestik bruto tahunan dari 50,1 persen yang terlihat sebelumnya, kementerian menambahkan. RUU anggaran tambahan akan diserahkan ke parlemen untuk disetujui pada hari Jumat.
