Krisis Legitimasi Membayangi Penguasa Iran di Tengah Meluasnya Aksi Unjuk Rasa

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID. Penguasa Iran menghadapi krisis legitimasi yang kian dalam seiring meluasnya gelombang unjuk rasa anti-pemerintah dan meningkatnya tekanan dari luar negeri.

Kalangan elite ulama yang memimpin Republik Islam Iran dinilai belum mampu merespons krisis kepercayaan publik yang kini menyentuh inti kekuasaan negara tersebut.

Aksi protes yang bermula di Teheran bulan lalu kini telah menyebar ke seluruh 31 provinsi di Iran.

Meski skalanya belum sebesar gelombang demonstrasi 2022–2023 yang dipicu kematian Mahsa Amini saat ditahan karena dugaan pelanggaran aturan berpakaian Islam, unjuk rasa terbaru menunjukkan kekecewaan yang lebih luas terhadap status quo pemerintahan Syiah.

Protes awalnya dipicu oleh kemarahan pedagang di Grand Bazaar Teheran akibat anjloknya nilai tukar rial.

Kini, demonstrasi melibatkan kelompok yang lebih beragam, didominasi pemuda laki-laki, berbeda dengan aksi Amini yang banyak digerakkan perempuan dan remaja putri.

Lembaga berbasis di AS, Human Rights Activists News Agency (HRANA) melaporkan, sedikitnya 34 demonstran dan empat aparat keamanan tewas, serta sekitar 2.200 orang ditangkap sejak kerusuhan berlangsung.

Para analis menilai angka tersebut mencerminkan disilusi mendalam masyarakat terhadap sistem politik yang ada.

Situasi semakin memanas setelah Iran mengalami pemadaman internet nasional pada Kamis (9/1/2026), yang menurut NetBlocks berlanjut hingga Jumat.

Pemutusan jaringan ini terjadi bersamaan dengan seruan demonstrasi dari luar negeri oleh Reza Pahlavi, putra shah terakhir Iran yang digulingkan dalam Revolusi Islam 1979.

“Yang runtuh bukan hanya nilai rial, tetapi juga kepercayaan,” kata Alex Vatanka, Direktur Program Iran di Middle East Institute, Washington DC.

Pemerintah Iran berupaya menerapkan pendekatan ganda. Otoritas menyatakan protes ekonomi sebagai hal yang sah dan menjanjikan dialog, namun tetap membubarkan sebagian demonstrasi dengan gas air mata di tengah bentrokan jalanan.

Hampir lima dekade setelah Revolusi Islam, para penguasa agama Iran dinilai kesulitan menjembatani jurang antara agenda ideologis negara dan ekspektasi masyarakat muda.

“Saya hanya ingin hidup normal dan damai. Tapi para penguasa justru bersikeras pada program nuklir, mendukung kelompok bersenjata di kawasan, dan memelihara permusuhan dengan Amerika Serikat,” ujar Mina (25), lulusan universitas yang menganggur, kepada Reuters dari Provinsi Lorestan.

Menurutnya, kebijakan tersebut mungkin relevan pada 1979, tetapi tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini.

Seorang mantan pejabat senior dari kubu reformis menyebut pilar ideologis Republik Islam mulai dari kewajiban hijab hingga kebijakan luar negeri tidak lagi beresonansi dengan generasi di bawah 30 tahun yang mencakup hampir separuh populasi Iran.

“Generasi muda tak lagi percaya slogan revolusi. Mereka ingin hidup bebas,” katanya.

Dalam protes terbaru, kemarahan juga diarahkan pada kebijakan regional Iran.

Para demonstran meneriakkan slogan seperti “Bukan Gaza, bukan Lebanon, hidupku untuk Iran”, mencerminkan frustrasi terhadap prioritas pemerintah dalam mendukung kelompok militan di luar negeri.

Pengaruh regional Teheran pun melemah setelah serangan Israel terhadap sekutunya—mulai dari Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, hingga milisi di Irak—serta jatuhnya sekutu dekat Iran, Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Sejumlah video yang diverifikasi Reuters menunjukkan bentrokan di Grand Bazaar Teheran, pawai demonstran di Provinsi Ilam, hingga aksi perobekan bendera Iran di Mashhad.

Dalam satu video lain yang belum dapat diverifikasi, sekelompok pemuda terlihat keluar dari seminari keagamaan untuk bergabung dengan massa, menandakan pembangkangan simbolik terhadap otoritas ulama.

Vatanka menilai sistem kekuasaan ulama Iran selama ini bertahan melalui represi dan konsesi taktis, namun strategi tersebut mulai mencapai batasnya.

“Perubahan kini tampak tak terelakkan. Keruntuhan rezim mungkin terjadi, meski tidak pasti,” ujarnya.

Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang kini berusia 86 tahun, menghadapi salah satu periode paling genting dalam masa kekuasaannya. Ia menegaskan Iran “tidak akan tunduk pada musuh”.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump menyatakan kemungkinan mendukung para demonstran Iran jika aparat keamanan menembaki warga.

Pernyataan itu muncul beberapa bulan setelah konflik singkat antara AS, Israel, dan Iran yang melibatkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran.

Meski begitu, di dalam negeri Iran sendiri, pandangan mengenai kemungkinan intervensi asing terbelah.

Bahkan para pengkritik pemerintah pun ragu apakah campur tangan militer asing merupakan solusi.

“Kami sudah cukup menderita. Kami ingin perdamaian dan hubungan baik dengan dunia tanpa Republik Islam,” ujar seorang pria berusia 31 tahun dari Isfahan, yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Sementara kelompok oposisi Iran di pengasingan menyerukan lebih banyak aksi protes dan menilai momentum perubahan semakin dekat, sejauh mana dukungan mereka di dalam negeri masih menjadi tanda tanya.