Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Keberhasilan Partai Demokrat memenangkan pemilu sela melahirkan sejumlah pertanyaan terkait arah kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Setelah menguasai House of Repsesentatif atau lembaga setingkat DPR, Demokrat akan membalikkan kebijakan Partai Republik yang dinilai lepas tangan terhadap kebijakan luar negeri yang diambil Trump. Termasuk mendorong kebijakan yang lebih keras kepada Rusia, Arab Saudi dan Korea Utara .
Anggota Kongres AS dari Partai Demokrat, Eliot Engel menyebut, partainya juga mengincar otorisasi Kongres untuk penggunaan kekuatan militer di sejumlah kawasan seperti Irak dan Suriah. Namun, ia juga mengakui tak banyak yang bisa dilakukan di beberapa negara lain seperti di China dan Iran.
Sebagai partai mayoritas, Demokrat akan memutuskan undang-undang apa yang dipertimbangkan di DPR dan memiliki peran lebih besar dalam menetapkan kebijakan belanja dan legislasi. “Saya tidak berpikir kita harus menantang sesuatu hanya karena itu dikemukakan oleh pemerintah, tetapi saya pikir kita memiliki kewajiban untuk meninjau kebijakan dan melakukan pengawasan,” kata Engel seperti dilansir Reuters.
Namun mereka masih harus bekerja dengan Senat AS yang masih dikuasai Partai Republik untuk meloloskan anggaran. Maka kekuatan terbesar Demokrat adalah soal pengawasan.
Hubungan dengan Rusia menjadi salah satu isu terpanas dalam rencana DPR setelah dikuasai Demokrat. Partai tersebut merencanakan penyelidikan terkait Rusia, termasuk kemungkinan hubungan bisnis dan konflik kepentingan antara negara tersebut dengan Trump.
Partai Demokrat akan mendorong pemerintah untuk menghukum Rusia karena campur tangan dalam pemilu dan urusan AS lainnya. Termasuk soal agresi militer di Ukraina dan keterlibatan dalam perang sipil Suriah.
Sejumlah sanksi pun bisa didorong kepada Rusia. Langkah ini juga dapat dipakai untuk menekan Trump agar memberlakukan semua sanksi dalam rancangan undang-undang yang tak ia tandatangani pada Agustus 2017 lalu.
Respon atas kasus pembunuhan Jamal Khashoggi di konsulat Arab Saudi yang berada di Istanbul juga telah menambah kekecewaan anggota parlemen. DPR pun dapat melakukan pemungutan suara untuk memblokir kesepakatan senjata dengan Arab Saudi. Meski Engel masih memandang sekutunya tersebut sebagai penyeimbang atas pengaruh Iran di Timur Tengah.
Namun dia bilang Washington harus menuntut lebih banyak kepada Raja Salman. "Jika Saudi ingin dukungan kami, maka mereka harus mengatasi beberapa hal yang menjadi perhatian kami," katanya.
Hubungan dengan Korea Utara juga jadi perhatian. Partai Demokrat bertekad untuk memperoleh lebih banyak informasi tentang pertemuan antara Trump dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dengan Kim Jong Un. Mereka khwatir Trump akan membuat kesepakatan yang terlalu memberikan keuntungan bagi Korea Utara.
Engel berencana untuk memanggil sejumlah pejabat pemerintah untuk memberi kesaksian tentang pertemuan tersebut. Tetapi Demokrat juga tak mau gegabah, karena bisa dinilai sebagai pengganggu diplomasi dan upaya mencegah perang nuklir.
Di saat yang sama, parlemen pun tak berharap banyak dari kebijakan China. Demokrat akan mengadakan lebih banyak dengar pendapat untuk mengikuti perkembangan negeri tirai bambu. Beberapa perwakilan Partai Demokrat mendukung langkah-langkah untuk menekan China, seperti undang-undang yang memperlakukan teknologi ZTE Corp dan Huawei Technologies Co Ltd. Tetapi Engel koleganya mengakui China perlu diperlakukan sebagai mitra, khususnya saat berurusan dengan Korea Utara.
Seperti halnya Partai Republik, anggota Partai Demokrat juga terbelah soal perang dagang dengan Tiongkok. Beberapa anggota Demokrat melihat perdagangan bebas sebagai penggerak lapangan kerja. Sementara yang lain mempermasalahkan perang tarif.
Partai Demokrat menginginkan lebih banyak pertanggungjawaban atas tindakan Trump, termasuk kenaikan tarif yang tajam kepada China yang telah mempengaruhi sejumlah negara bagian yang bergantung pada pertanian dan manufaktur, khususnya di Midwest.
