Sumber: South China Morning Post,AP | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - BEIJING. Situasi di Laut China Selatan memanas beberapa waktu belakangan. China nampak bersengketa dengan sejumlah negara tetangga terkait teritorial atas pulau, terumbu karang dan laguna. Perairan ini merupakan rute pengiriman utama untuk perdagangan global dan kaya akan ikan dan kemungkinan cadangan minyak dan gas.
Berikut adalah perkembangan terkini terkait Laut China Selatan seperti yang dilansir AP dan South China Morning Post:
- Indonesia kutuk perusahaan China yang kejam
Pemerintah Indonesia telah mengutuk perlakuan "tidak manusiawi" terhadap warga negaranya oleh perusahaan perikanan China. Diduga, sejumlah nelayan Indonesia dijadikan sebagai budak virtual, yang menyebabkan kematian terhadap tiga dari mereka. Masalah ini mengancam akan meningkatkan ketegangan lebih lanjut antara China dan Indonesia, yang menuding kapal-kapal nelayan ilegal Tiongkok masuk ke dalam zona ekonomi eksklusifnya.
Baca Juga: Operasi militer meningkat, AS sudah lakukan 39 penerbangan di atas Laut China Selatan
Melansir AP, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan dalam sebuah konferensi video pada hari Minggu (10/5/2020) bahwa 49 nelayan Indonesia, mulai dari 19 hingga 24 tahun, dipaksa bekerja rata-rata lebih dari 18 jam sehari di setidaknya empat kapal nelayan Tiongkok.
Marsudi mengatakan beberapa nelayan tidak dibayar sama sekali atau tidak menerima jumlah yang telah mereka setujui. Pekerjaan tanpa henti dan kondisi buruk di kapal menyebabkan penyakit di antara anggota awak, menewaskan sedikitnya tiga orang Indonesia, yang mayatnya dibuang ke Samudra Pasifik, katanya.
Baca Juga: China bikin marah Vietnam & Filipina, risiko konfrontasi di Laut China Selatan tinggi
Pada briefing Senin, juru bicara kementerian luar negeri China Zhao Lijian mengatakan Cina sedang menyelidiki insiden itu. Tetapi hasil awal menunjukkan bahwa "bagian dari laporan itu salah."
"China dan Indonesia telah menjaga komunikasi yang erat tentang masalah ini dan akan menangani masalah yang relevan dengan benar berdasarkan fakta dan hukum," kata Zhao kepada wartawan seperti yang dikutip AP.
