/2023/08/22/721679060.jpg "MA Thailand Perintahkan Thaksin Bayar Pajak Rp 9 Triliun Atas Penjualan Shin Corp")
Sumber: Channelnewsasia.com | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Mahkamah Agung Thailand memerintahkan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra untuk membayar pajak terkait penjualan perusahaan telekomunikasi miliknya, Shin Corp.
Putusan yang dibacakan Senin (17/11/2025) itu membuka kembali sengketa lama yang telah memicu krisis politik di negeri tersebut.
Juru bicara pengadilan, Suriyan Hongvilai, menyatakan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan banding dan mewajibkan Thaksin memenuhi ketetapan Departemen Pendapatan.
Meski nilai pasti tidak disebutkan, sejumlah media Thailand melaporkan angka 17,6 miliar baht atau sekitar US$540 juta atau sekitar Rp 9 triliun (kurs Rp 16.700) termasuk denda.
Baca Juga: Bayar Pajak Kendaraan Kini Bisa Pakai Kartu Kredit, Lebih Praktis dan Keuangan Aman
Kasus ini berawal dari penjualan Shin Corp kepada Temasek Holdings, Singapura, pada 2006. Transaksi yang membuat keluarga Shinawatra memperoleh dana sekitar US$ 1,9 miliar itu memicu kritik luas karena dilakukan tanpa pembayaran pajak.
Kontroversi tersebut turut memperkuat tuduhan korupsi yang dihadapkan kepada Thaksin kala menjabat.
Pada tahun yang sama, Thaksin digulingkan melalui kudeta dan kemudian hidup di pengasingan lebih dari satu dekade sebelum kembali ke Thailand.
Kini, politisi berusia 76 tahun itu tengah menjalani hukuman penjara atas kasus korupsi dari masa pemerintahannya.
Tagihan pajak senilai ratusan juta dolar ini sebelumnya juga telah diajukan otoritas pajak pada 2017.
Baca Juga: Cara Bayar Pajak Kendaraan di Jawa Timur lewat Bapenda dan SIGNAL
Sengketa tersebut selama bertahun-tahun menjadi simbol pertarungan politik antara kubu pro-Thaksin dan elite militer–monarki yang menentang gaya politik populis keluarga Shinawatra.
Dinasti Shinawatra terus menghadapi tekanan politik dan hukum. Terbaru, putri Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, diberhentikan dari jabatan perdana menteri pada Agustus lalu karena pelanggaran etika.
Konflik berkepanjangan antara kubu Shinawatra dan kelompok konservatif elite disebut menjadi salah satu sumber ketegangan politik terbesar di Thailand dalam dua dekade terakhir.
