Mahkamah Konstitusi Thailand Putuskan Legalitas Pemilu 2026 Hari Ini

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Mahkamah Konstitusi Thailand dijadwalkan membacakan putusan pada Senin (28/9/2026) terkait gugatan atas legalitas pemilu umum Februari 2026.

Putusan tersebut berpotensi memengaruhi sebagian atau bahkan seluruh hasil pemilu yang membawa Perdana Menteri Anutin Charnvirakul dan Partai Bhumjaithai berkuasa.

Perkara ini bermula dari petisi Ombudsman yang mempersoalkan penggunaan barcode dan kode QR pada surat suara dalam pemilu 8 Februari 2026.

Baca Juga: Trump Bertemu CEO Anthropic, Tetap Tolak Perlambatan Pengembangan AI

Pemohon menilai keberadaan kode tersebut berpotensi memungkinkan identitas pemilih dan pilihan politiknya dilacak sehingga bertentangan dengan prinsip kerahasiaan suara.

Hampir 38 juta warga Thailand memberikan suara dalam pemilu tersebut. Partai Bhumjaithai memenangkan pemilu dan kemudian membentuk pemerintahan koalisi yang menguasai lebih dari 290 dari total 500 kursi parlemen.

Komisi Pemilihan Umum Thailand (EC) membantah bahwa barcode dan kode QR dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilih.

Menurut EC, kode tersebut digunakan untuk tujuan keamanan dan administrasi, sedangkan pencocokan identitas pemilih dengan surat suara tidak dapat dilakukan karena bagian tanda terima surat suara disimpan secara terpisah.

Mahkamah Konstitusi Thailand memiliki sejarah panjang dalam dinamika politik negara tersebut.

Pengadilan sebelumnya pernah membatalkan pemilu 2006 dan 2014 karena persoalan yang berkaitan dengan proses pemungutan suara dan kerahasiaan pemilih.

Analis yang dikutip Reuters menilai putusan yang menolak petisi merupakan skenario yang paling mungkin.

Namun, jika pengadilan menyatakan prinsip kerahasiaan suara telah dilanggar, sebagian atau seluruh hasil pemilu dapat dibatalkan.

"Penolakan petisi merupakan hasil yang paling mungkin," kata Prinya Thaewanarumitkul, dosen hukum di Thammasat University.

Baca Juga: Iran Tegaskan Diplomasi Jadi Jalan Keluar, Trump Tolak Proposal Damai

Pemerintahan Anutin hadapi tekanan

Putusan tersebut juga menjadi ujian bagi pemerintahan Anutin. Bahkan jika Mahkamah Konstitusi menyatakan pemilu tetap sah, perkara ini berpotensi memperbesar keraguan publik terhadap pemerintah dan Partai Bhumjaithai.

Partai tersebut sebelumnya menghadapi tuduhan korupsi serta dugaan keterlibatan dalam rekayasa proses pemilihan anggota Senat. Bhumjaithai membantah tuduhan tersebut.

Sejumlah analis menilai persoalan tersebut dapat menambah tekanan politik terhadap pemerintahan Anutin dan memengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi pemerintah.

"Dalam kasus ini, pemerintah kemungkinan akan tetap berjalan... tetapi akan menghadapi tekanan yang semakin besar akibat krisis kepercayaan publik," kata Wanwichit Boonprong, dosen ilmu politik di Rangsit University.

Baca Juga: Harga Solar Melonjak, Truk Listrik Lebih Murah di 6 Pasar Utama Eropa

Ia menambahkan, persoalan tersebut berpotensi mendorong sebagian masyarakat mempertanyakan akuntabilitas pemerintah.

Mahkamah Konstitusi dijadwalkan membacakan putusan perkara barcode surat suara tersebut pada pukul 14.00 waktu setempat, setelah sebelumnya menetapkan agenda penyampaian pendapat, musyawarah, dan pengambilan keputusan pada hari yang sama.