Sumber: The Star | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - PETALING JAYA. Ketua Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) Tun Dr Mahathir Mohamad dan empat anggota lainnya telah menolak surat pemecatan mereka dari partai. Mereka mengklaim, bahwa tindakan pemecatan mereka melanggar hukum.
Melansir The Star, dalam pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Mahathir, wakil presiden Datuk Seri Mukhriz Mahathir, kepala pemuda Syed Saddiq Syed Rahman dan anggota dewan tertinggi Dr Maszlee Malik dan Amiruddin Hamzah, disebutkan bahwa surat-surat yang dikeluarkan kepada mereka menyatakan mereka telah melanggar ketentuan di bawah 10.2.2 dan 10.2.3 dari konstitusi partai.
Baca Juga: PM Malaysia bantah rumor ia ada di Singapura untuk perawatan medis
Namun, mereka mengatakan berdasarkan ketentuan di bawah 10.2.2 dan 10.2.3 dari konstitusi Bersatu, itu "tidak masuk akal" untuk mengklaim bahwa mereka telah meninggalkan partai ketika mereka hanya mematuhi apa yang diizinkan oleh hukum dan hak-hak mereka di bawah Konstitusi Federal sebagai Anggota Parlemen yang sah.
"Kami benar-benar tidak setuju dengan pemecatan keanggotaan kami dengan dampak langsung yang bertentangan dengan hukum, dan kami juga telah menolak hak kami untuk membela diri, yang merupakan hak yang dijamin oleh hukum," jelas mereka dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (28/5/2020) seperti yang dilansir The Star.
Mahathir dan kawan-kawan menambahkan, mereka tidak menerima pemecatan karena jelas bahwa itu melanggar hukum dan bahwa mereka berhak untuk mengambil tindakan hukum yang relevan.
Baca Juga: Politik Malaysia bergejolak, Mahathir dipecat dari Partai Bersatu
Mereka juga mengklaim, tindakan presiden partai Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk secara sepihak menghapusnya tanpa alasan adalah karena dia merasa terancam dalam menghadapi pemilihan partai. "Ini juga karena posisi Muhyiddin sebagai Perdana Menteri juga tidak aman," jelas mereka.
Mereka juga mengatakan bahwa surat-surat yang dikeluarkan untuk masing-masing anggota yang dipecat ditandatangani oleh sekretaris, Muhammad Suhaimi Yahya, yang tidak diberikan wewenang ini di bawah konstitusi partai.
Baca Juga: Malaysia memanas, parlemen setuju usulan mosi tidak percaya atas Perdana Menteri
"Bagi seorang sekretaris yang bekerja untuk menandatangani surat yang ditujukan kepada, antara lain, seorang pendiri Bersatu, kasar dan menjijikkan," kata mereka.
Mereka menambahkan bahwa mereka akan memastikan bahwa Bersatu kembali ke jalan yang benar dan tidak akan lagi digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang rakus akan kekuasaan dan kedudukan.
