Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - LONDON. Perdana Menteri Inggris yang baru, Rishi Sunak, jelas memiliki banyak tugas berat yang sudah menanti. Sunak harus menyelesaikan berbagai krisis ekonomi dan politik di Inggris.
Sunak sempat gagal mencalonkan diri sebagai perdana menteri awal tahun ini. Sejak saat itu, tentu sudah ada banyak perubahan dalam tubuh Inggris. Namun, sepertinya beberapa janji politiknya saat itu bisa cukup menggambarkan langkah yang akan diambilnya saat ini.
Baca Juga: Rishi Sunak Calon Kuat PM Inggris Usai Boris Johnson Batal Ikut Bertarung
Kebijakan Ekonomi
Mengutip Reuters, Sunak pada hari Minggu (23/10) mengatakan bahwa Inggris saat ini menghadapi krisis ekonomi yang mendalam.
Selama kampanye sebelumnya, Sunak rajin mengkritik agenda pemotongan pajak yang disampaikan Liz Truss. Sunak mengatakan bahwa dia hanya akan memotong pajak setelah inflasi terkendali.
Pada saat itu ia menguraikan rencana untuk memotong pajak penghasilan dari 20% menjadi 16% pada tahun 2029.
Sunak juga mendukung independensi Bank of England dan menekankan pentingnya kebijakan pemerintah bekerja sama dengan bank sentral untuk menjinakkan inflasi.
Saat menjabat sebagai Menteri Keuangan Inggris pada Februari 2020-Juli 2021, Sunak membawa Inggris ke jalur yang memiliki beban pajak terbesar sejak 1950-an.
Sunak juga menetapkan pengeluaran publik yang lebih tinggi, tetapi secara bersamaan menjanjikan lebih banyak pengetatan dan untuk mengurangi pemborosan.
Baca Juga: Tokoh Berdarah India Makin Moncer di Kancah Dunia
Kebijakan Politik
Dalam pengumuman pencalonannya hari Minggu lalu, Sunak mengatakan dirinya ingin "memperbaiki ekonomi kita, menyatukan partai kita, dan memberi untuk negara kita."
Terkait masalah di Irlandia Utara, Sunak mengatakan dia akan menyelesaikannya dengan undang-undang yang dirancang untuk secara sepihak mengesampingkan kesepakatan Brexit sambil tetap mencoba bernegosiasi dengan UE.
RUU itu saat ini masih tertahan di parlemen dan telah mendapat banyak kritik dari Uni Eropa.
Terkait Brexit yang lebih luas, bulan Agustus lalu Sunak berjanji untuk menjaga keamanan Brexit dan membentuk unit pemerintah baru untuk meninjau peraturan Uni Eropa yang masih berlaku dalam hukum Inggris.
Pada kampanye sebelumnya, Sunak merasa Inggris harus mengontrol perbatasannya dan mempertahankan rencana untuk mendeportasi pencari suaka ke Rwanda.
Pandangan kerasnya terhadap imigran ini cukup menjadi sorotan mengingat Sunak sendiri berasal dari keluarga imigran.
Untuk urusan politik luar negeri, Sunak menolak untuk mengesampingkan penarikan Inggris dari Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa.
