Sumber: Global Times | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - BEIJING. Meningkatnya kehadiran Amerika Serikat (AS) di Laut China Selatan semakin membuat China merasa terusik. Berdalih hendak menjaga perdamaian, China justru melihat AS sebagai sumber kekacauan.
Utusan China di PBB baru-baru ini bahkan menyebut Negeri Paman Sam tidak memenuhi syarat untuk membuat pernyataan apa pun tentang masalah Laut Cina Selatan.
Pernyataan tersebut keluar dari mulut Dai Bing, kuasa usaha misi permanen China untuk PBB, pada debat terbuka Dewan Keamanan tentang keamanan maritim pada hari Senin (9/8).
Bing menegaskan bahwa AS telah menimbulkan masalah tanpa alasan, dengan sewenang-wenang mengirim kapal dan pesawat militer canggih ke Laut Cina Selatan sebagai provokasi.
"Mereka tidak bergabung dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, tetapi menganggap dirinya sebagai hakim Konvensi, menuding negara lain dan mencampuri secara sewenang-wenang. Mereka tidak memiliki kredibilitas dalam masalah maritim," ungkap Bing, seperti dikutip Global Times.
Baca Juga: 21 Negara termasuk Indonesia gelar latihan militer, di bawah komando AS
Pada 12 Juli lalu, tanpa izin dari pemerintah China, kapal perusak dengan rudal berpemandu AS USS Benfold secara ilegal masuk tanpa izin ke perairan teritorial China di Xisha.
Kapal tersebut dilacak, dipantau dan diperingatkan oleh angkatan laut dan udara yang diorganisir oleh Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok.
Kehadiran kapal AS tersebut juga bertepatan dengan ulang tahun kelima putusan Arbitrase Laut Cina Selatan, yang menyatakan bahwa klaim China atas sejumlah wilayah perairan Laut China Selatan telah melanggar hukum internasional.
Bing mengatakan bahwa saat ini China dan para anggota ASEAN sedang bersama-sama menjaga stabilitas umum di Laut China Selatan dan memastikan semuanya menikmati kebebasan navigasi dan penerbangan sesuai dengan hukum internasional.
"China dan anggota ASEAN berkomitmen untuk sepenuhnya dan efektif menerapkan Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan dan berusaha untuk mencapai kode etik di Laut China Selatan lebih awal," ungkapnya.