Sumber: Reuters | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JENEWA. Pembicaraan PBB mengenai pengaturan senjata robot berakhir pada hari Sabtu (21/11) dengan komitmen untuk melanjutkan diskusi guna menyusun aturan baru dalam dua tahun ke depan. Hasil ini dinilai lemah akibat penentangan dari Rusia dan mengecewakan kelompok hak asasi manusia.
Pihak-pihak pendukung telah menyerukan pembentukan aturan yang mengikat secara hukum dalam jangka waktu singkat untuk mengatur sistem persenjataan yang mampu mengidentifikasi dan menyerang target dengan tingkat otonomi tertentu—yang terkadang disebut sebagai robot pembunuh.
Baca Juga: CEO SoftBank Masayoshi Son Jajaki Pendanaan untuk Akuisisi SK Hynix US$ 1 Triliun
Sekitar 100 negara mendukung posisi ini, namun negara-negara produsen senjata besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Israel menentangnya. Akibatnya, kesepakatan yang dicapai menjadi kurang tegas, bahkan menyisakan ketidakpastian mengenai apakah langkah-langkah di masa depan akan memiliki sifat mengikat secara hukum.
Negara-negara anggota Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (Convention on Certain Conventional Weapons) telah bertemu di Jenewa sejak hari Senin di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai penggunaan sistem senjata otonom mematikan dalam berbagai konflik, termasuk di Ukraina, Sudan, dan Timur Tengah.
Sekretaris Jenderal PBB, Paus, dan Palang Merah telah menyerukan perlunya aturan yang kuat dan mengikat secara hukum.
Ketua pertemuan dari Swiss, Julien Thoeni, menyebut kesepakatan tersebut sebagai pencapaian signifikan bagi perlucutan senjata kemanusiaan setelah lebih dari 10 tahun perundingan.
"Ini menunjukkan bahwa di dunia yang sangat terpecah saat ini, diplomasi multilateral masih dapat menghasilkan capaian konkret," ujarnya kepada para wartawan dengan suara serak, tepat setelah perundingan berakhir pada pukul 04.00 pagi (03.00 GMT).
Seorang diplomat yang terlibat dalam perundingan tersebut menyatakan bahwa hasil ini mengecewakan, namun bisa saja jauh lebih buruk.
Menurut para diplomat, negosiator menghabiskan waktu berjam-jam untuk memperdebatkan pemilihan kata tertentu sepanjang malam, setelah keberatan Rusia terhadap aturan prosedur memaksa pembatalan sejumlah pertemuan formal.
Banyak kelompok hak asasi manusia mengkritik hasil tersebut, dengan menyatakan bahwa hal ini memberi peluang bagi perkembangan teknologi untuk melampaui upaya diplomasi.
"Menunda pembentukan instrumen yang mengikat secara hukum justru menempatkan warga sipil dan umat manusia dalam risiko," ujar Nicole van Rooijen, direktur eksekutif Stop Killer Robots, di sela-sela perundingan tersebut.
Sejumlah pengamat dan mantan pejabat militer mengatakan bahwa negara-negara harus bersiap untuk mempertimbangkan proses baru di luar kerangka PBB saat ini, yang mengharuskan seluruh pihak untuk mencapai kesepakatan melalui konsensus.
Baca Juga: Vietnam Ubah UU Pertanahan, Pemerintah Kini Bisa Ambil Alih Lahan Lebih Cepat













![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)