kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah AS awasi sembilan negara yang masuk kriteria manipulator mata uang


Rabu, 29 Mei 2019 / 15:24 WIB
Pemerintah AS awasi sembilan negara yang masuk kriteria manipulator mata uang


Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Departemen Keuangan Amerika Serikat mengeluarkan laporan valuta asing kepada Kongres. Dalam laporan tersebut ada sembilan negara yang dimasukkan dalam daftar pantauan karena mata uang mereka memenuhi beberapa kriteria sebagai manipulator mata uang. Mengutip Bloomberg pada Rabu (29/5) ada lima tambahan negara baru yakni Irlandia, Italia, Vietnam, Singapura dan Malaysia. Sebelumnya ada China, Jepang, Korea Selatan dan Jerman.

Kebijakan mata uang ini muncul sebagai alat terbaru Presiden Donald Trump untuk menulis ulang aturan perdagangan global yang dinilai telah merugikan bisnis dan konsumen Amerika.

Penunjukan sebagai manipulator mata uang datang tanpa hukuman langsung tetapi dapat mengguncang pasar keuangan negara yang masuk ke dalam daftar.

Bank sentral Malaysia mengatakan negaranya mendukung perdagangan bebas dan adil dan tidak memiliki praktik mata uang yang tidak adil. Malaysia menilai pencantuman dalam daftar tidak memiliki konsekuensi bagi perekonomian negara itu.

Sedangkan Otoritas Moneter Singapura mengatakan tidak memanipulasi mata uang untuk keuntungan ekspor dan kerangka kebijakannya berpusat pada nilai tukar untuk memastikan stabilitas harga. Otoritas Vietnam belum menanggapi permintaan komentar.

Kebijakan mata uang telah muncul sebagai alat terbaru Presiden Donald Trump untuk menulis ulang aturan perdagangan global yang katanya telah merugikan bisnis dan konsumen Amerika. 

Dia telah membuat kebijakan pertukaran mata uang asing sebagai bagian penting dari perjanjian perdagangan dengan Meksiko, Kanada, dan Korea Selatan.

Administrasi AS pekan lalu meningkatkan fokusnya pada valuta asing, mengusulkan tarif untuk barang-barang dari negara-negara yang ditemukan memiliki mata uang undervalued.

Langkah Departemen Perdagangan akan membiarkan perusahaan-perusahaan yang berbasis di AS mencari tarif anti-subsidi untuk produk-produk dari negara-negara yang ditemukan oleh Departemen Keuangan untuk terlibat dalam devaluasi kompetitif mata uang mereka. Saat ini tidak ada negara yang memenuhi kriteria itu.

Laporan mata uang Treasury dan proposal Departemen Perdagangan terpisah dan mengikuti hukum yang berbeda, menurut pejabat senior Departemen Keuangan.
Jumlah negara dalam daftar pengawasan AS bertambah setelah Menteri Keuangan Steven Mnuchin menurunkan ambang batas untuk kualifikasi.

"Treasury menganggap serius setiap praktik mata uang yang berpotensi tidak adil, dan Treasury memperluas jumlah mitra dagang AS yang ditinjau untuk menjadikan praktik mata uang lebih adil dan lebih transparan," kata Mnuchin.

AS belum memberi label pada mitra dagang utama sebagai manipulator mata sejak tahun 1994.

Negara-negara dengan surplus neraca berjalan setara dengan 2% dari produk domestik bruto sekarang memenuhi syarat untuk daftar ini. Persyaratan ini turun dari sebelumnya sebesar 3%. Ambang batas lainnya termasuk intervensi terus-menerus di pasar untuk mata uang suatu negara, dan surplus perdagangan dengan AS setidaknya US$ 20 miliar.

Vietnam menghindari penunjukan tersebut setelah para pejabatnya secara kredibel menyampaikan bahwa pembelian bersih valuta asing negara itu di bawah 2% dari PDB pada tahun 2018. Lalu menempatkannya di bawah ambang intervensi utama, menurut laporan itu. Treasury mencatat bahwa negara ini mengelola nilai dong terhadap dolar dengan ketat.




TERBARU

[X]
×