Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - TOKYO. Pemerintah Jepang menahan diri menyatakan keadaan darurat di Tokyo dan tiga wilayah lain yang berdekatan. Meskipun otoritas lokal mendesak Menteri Ekonomi Jepang Yasutoshi Nishimura untuk mendeklarasi darurat pandemi guna menahan meluasnya wabah Covid-19.
Mengutip Bloomberg pada Minggu (3/1), Ibu kota Jepang melaporkan rekor 1.337 kasus virus korona baru pada Malam Tahun Baru. Hal ini terjadi ketika cuaca dingin memicu infeksi bahkan setelah kota itu meningkatkan upaya penahanannya. Pada Sabtu, jumlah kasus serius naik ke level tertinggi sejak 3 Mei.
Nishimura bilang pemerintah akan berkonsultasi lagi dengan para ahli sebelum membuat keputusan terkait itu. Ia akan mengaji permintaan empat gubernur untuk pernyataan darurat tersebut. “Kami sepakat bahwa wilayah metropolitan berada dalam situasi yang cukup parah sehingga keadaan darurat pun terlihat,” kata Nishimura dalam konferensi pers pada Sabtu (2/1).
Nishimura mengatakan pemerintah pusat akan meminta empat prefektur (provinsi) untuk meminta restoran dan bar untuk berhenti menyajikan alkohol pada pukul 7 malam, dan tutup pada pukul 8 malam. Pemerintah juga akan meminta masyarakat untuk tidak keluar setelah jam 8 malam. Kecuali ada kebutuhan penting atau mendesak, dan akan mendukung toko yang memenuhi permintaan tersebut.
Gubernur Tokyo Yuriko Koike dan gubernur Kanagawa, Chiba, dan Saitama membuat permintaan langsung ke Nishimura Sabtu di kantor cabinet. Permintaan itu dilakukan di tengah catatan kasus virus corona baru.
Bersama-sama, keempat prefektur tersebut menyumbang lebih dari seperempat produk domestik bruto negara itu. "Tindakan tanggapan kami memiliki beberapa dampak. Tapi melihat jumlah infeksi dan keadaan sistem kesehatan di empat prefektur kami, ada kebutuhan mendesak untuk menekan pergerakan orang,” papar Koike.
Baca Juga: Jepang berupaya keras memerangi gelombang ketiga infeksi COVID-19
Sebelumnya, Jepang secara singkat memberlakukan keadaan darurat selama April dan Mei sebagai tanggapan terhadap gelombang awal kasus virus korona. Awal pekan ini, Nishimura mengatakan negara itu dapat mempertimbangkan keadaan darurat jika infeksi terus berlanjut pada tingkat saat ini. Perdana Menteri Yoshihide Suga mengabaikan pertanyaan langsung tentang hal itu Kamis malam dalam sambutannya kepada wartawan.
Deklarasi darurat memungkinkan pejabat lokal untuk mengambil tindakan seperti memerintahkan pembatalan acara, membatasi penggunaan fasilitas seperti sekolah dan bioskop. Juga menyediakan tanah atau bangunan untuk fasilitas medis sementara.
Karena kebebasan sipil yang diabadikan dalam konstitusi Jepang pascaperang, pemerintah tidak dapat mengirim polisi untuk membersihkan orang-orang dari jalanan, seperti yang terjadi di beberapa tempat termasuk Prancis, Italia, dan Inggris.
Hal ini tidak memiliki sarana hukum untuk memaksa penguncian gaya Eropa, dan kemampuannya untuk menahan penyebaran virus. Selain itu, para pejabat telah menghindari pembatasan berat saat mereka mencoba mengembalikan ekonomi yang dilanda pandemi ke jalurnya.
Dampak dari setiap pernyataan darurat kemungkinan besar lebih merupakan gerakan psikologis. Tokyo telah meminta agar restoran tutup pada jam 10 malam. Pemerintah metropolitan telah mendesak orang-orang untuk tinggal di rumah bersama keluarga mereka selama liburan tahun baru.
Pemerintah sedang mempertimbangkan perubahan pada undang-undang pengelolaan virus untuk memberi tindakan penahanan lebih banyak kekuatan. Amandemen itu akan membuat Jepang menghukum bar dan restoran yang tidak mematuhi instruksi untuk tutup lebih awal. Perubahan itu perlu disetujui oleh parlemen, yang baru akan dimulai akhir bulan ini.
