Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JOHOR. Pemerintah negara bagian Johor sedang meminta persetujuan khusus dari pemerintah federal Malaysia untuk membuka kembali pos pemeriksaan dengan Singapura untuk pekerja di industri tertentu, pelajar, dan juga warga Singapura yang tinggal di Johor.
Berbicara pada konferensi pers pada hari Rabu (18/3) Johor Chief Minister, Hasni Mohammad mengatakan dewan eksekutif negara Johor akan datang dengan rencana mitigasi untuk memberikan izin khusus kepada individu tertentu untuk melakukan perjalanan melintasi pos pemeriksaan perbatasan darat dengan Singapura.
Baca Juga: Malaysia lockdown, Lion Air Group tunda penerbangan dari dan ke Malaysia
"Pemerintah negara berharap agar perintah perpindahan terbatas dikecualikan bagi mereka yang berada di Johor Bahru dan perlu pergi ke Singapura untuk tujuan kerja, seperti pengemudi logistik yang membawa barang masuk dan keluar dari Singapura, mereka yang memiliki izin kerja disetujui oleh pemerintah Singapura dan Malaysia, spesialis atau profesional teknis dalam bisnis tertentu, siswa yang bersekolah di Singapura dan untuk warga Singapura yang tinggal di Johor," kata Hasni dikutip dari channelnewsasia.com.
Pemerintah Malaysia memberlakukan perintah gerakan terbatas pada hari Rabu yang melarang warganya untuk pergi ke luar negeri dan orang asing memasuki negara itu hingga akhir Maret. Perintah ini bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 lebih lanjut. Hingga Rabu sore, Malaysia melaporkan dua kematian dari COVID-19 dan 790 kasus secara total.
Baca Juga: Malaysia terapkan lackdown, operator jaringan kereta cepat revisi frekuensi layanan
Hasni mengatakan bahwa komite yang dipimpinnya, yang meliputi sekretaris negara, direktur kesehatan Johor dan direktur imigrasi Johor, akan membahas masalah ini pada hari Rabu. Komite kemudian akan meneruskan proposal ke pemerintah federal untuk membuat keputusan akhir.
Hasni menekankan bahwa sistem akan diberlakukan untuk memastikan bahwa pemeriksaan kesehatan yang ketat dilakukan pada mereka yang diizinkan untuk melakukan perjalanan melalui pos pemeriksaan. Dia juga memperingatkan bahwa para pelancong yang ingin bepergian melalui perbatasan untuk tujuan pariwisata atau kunjungan sosial akan terus dilarang sebagai bagian dari perintah pergerakan terbatas.
