Pemilu Bangladesh 2026: Antrean Panjang dan Harapan Demokrasi Baru

Sumber: Al Jazeera | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - DHAKA. Bangladesh menggelar pemilu parlemen pertama sejak gelombang protes mahasiswa pada 2024 yang menggulingkan pemerintahan otoriter selama 15 tahun.

Pemungutan suara yang berlangsung Kamis (waktu setempat) diwarnai antrean panjang dan suasana meriah bak hari raya, menandai harapan publik atas kembalinya demokrasi di negara berpenduduk 173 juta jiwa tersebut.

Di sebuah sekolah negeri di ibu kota Dhaka, Hasan Hoque, mantan guru, berdiri dalam antrean panjang sambil bercengkerama dengan para pemilih lainnya.

“Sudah lama saya berdiri di antrean ini, tetapi tidak ada yang bisa menandingi perasaan mencoblos sendiri. Rasanya seperti festival,” ujar Hoque kepada Al Jazeera.

Hoque terakhir kali menggunakan hak pilihnya pada 2008, tahun ketika mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina kembali berkuasa. Setelah itu, ia menilai pemilu yang digelar di bawah pemerintahan Hasina sarat kecurangan dan tidak kompetitif.

“Pemilu setelah 2008 hanya formalitas sepihak di bawah Awami League. Mereka mencobloskan suara kami sendiri, jadi kami bahkan tidak perlu datang ke TPS,” katanya, merujuk pada partai Hasina yang kini dilarang mengikuti pemilu pasca-pemberontakan 2024.

Referendum Piagam Juli dan Reformasi Konstitusi

Selain memilih anggota parlemen baru, warga Bangladesh juga mengikuti referendum untuk mendukung “Piagam Juli”, dokumen hasil gerakan 2024 yang mengusulkan reformasi konstitusi besar-besaran guna mencegah kembalinya pemerintahan otoriter di masa depan.

Komisi Pemilihan Umum melaporkan tingkat partisipasi nasional mencapai 60,69%. Pemungutan suara berlangsung di 299 dari 300 daerah pemilihan, setelah satu kursi dibatalkan akibat meninggalnya seorang kandidat. Penghitungan suara dimulai setelah TPS ditutup pukul 16.30 waktu setempat, dengan hasil akhir diperkirakan diumumkan Jumat pagi.

Suasana “Seperti Idul Fitri”

Antrean panjang terlihat di berbagai TPS di Dhaka, yang mencakup 20 daerah pemilihan parlemen. Banyak pemilih menggambarkan suasana hari pemungutan suara seperti perayaan keagamaan.

Jainab Lutfun Naher, warga Gulshan, Dhaka, kembali mencoblos setelah 17 tahun. “Saya hamil anak perempuan saya pada 2008. Hari ini saya memilih lagi, dan anak saya kini berusia 17 tahun. Rasanya luar biasa bisa memilih,” ujarnya.

Pemilih pemula Nazmun Nahar bahkan mengaku tidak bisa tidur semalaman karena antusias. “Rasanya seperti Idul Fitri,” katanya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum, AMM Nasir Uddin, juga menyebut suasana pemilu berlangsung dalam atmosfer “seperti Idul Fitri”. Pemerintah menetapkan libur tiga hari, sehingga jutaan warga pulang kampung untuk memberikan suara, bahkan menumpang kereta api yang penuh sesak hingga ke atap.

Abdur Rahman, pemilih dari wilayah utara, mengatakan hampir semua orang di lingkungannya pulang untuk memilih. “Kami sudah terlalu lama kehilangan kegembiraan dalam memilih. Tidak ada yang ingin melewatkan kesempatan ini,” ujarnya.

Persaingan Aliansi Politik

Dua aliansi utama bersaing dalam pemilu ini, yakni Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) yang dipimpin Tarique Rahman, serta koalisi 11 partai yang dipimpin Jamaat-e-Islami dan mencakup Partai Warga Nasional (NCP) – partai yang dibentuk para aktivis muda penggerak demonstrasi 2024.

Usai mencoblos di Gulshan Model High School and College, Tarique Rahman, kandidat unggulan untuk posisi perdana menteri, menyatakan optimisme.

“Saya yakin memenangkan pemilu ini,” kata Rahman, seraya berjanji akan memprioritaskan perbaikan keamanan dan ketertiban jika terpilih.

Sementara itu, kepala pemerintahan sementara, Muhammad Yunus, yang dibentuk setelah kejatuhan rezim sebelumnya, menyebut hari pemungutan suara sebagai momentum bersejarah.

“Hari ini adalah ulang tahun Bangladesh yang baru. Melalui proses hari ini, rakyat telah menolak masa lalu,” ujarnya.

Pemimpin Jamaat-e-Islami, Shafiqur Rahman, menyebut pemilu ini sebagai titik balik bagi negara tersebut. “Kami berharap pemerintah yang terbentuk bukan milik individu, keluarga, atau partai tertentu, tetapi milik jutaan rakyat Bangladesh,” katanya.

Menuju Transisi Demokrasi

Sejumlah analis menilai proses pemilu berlangsung relatif damai meski terdapat dugaan pelanggaran sporadis. Profesor studi pembangunan Universitas Dhaka, Asif Mohammad Shahan, mengatakan tidak ada laporan pelanggaran besar yang dapat memengaruhi hasil akhir secara signifikan.

Analis politik Dilara Choudhury menilai pemilu damai merupakan langkah awal menuju normalisasi demokrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa transisi penuh menuju demokrasi akan bergantung pada komitmen pemerintah dan oposisi dalam menjalankan reformasi Piagam Juli, termasuk penguatan akuntabilitas, supremasi hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagi pemilih seperti Mazeda Begum, harapan tertuju pada perbaikan pendidikan dan ekonomi. “Ada banyak masalah dalam sistem pendidikan dan kehidupan ekonomi kami. Saya berharap pemerintah baru akan bekerja untuk rakyat,” katanya.

Nurul Amin, pemilih lainnya, menyampaikan harapan serupa. “Negara ini harus maju, dan pemerintah berikutnya harus menyelesaikan masalah kami,” ujarnya.

Pemilu Bangladesh 2026 pun menjadi simbol kebangkitan demokrasi di negara Asia Selatan tersebut. Meski jalan menuju reformasi masih panjang, partisipasi tinggi dan suasana penuh antusiasme menunjukkan tekad rakyat untuk membangun masa depan politik yang lebih inklusif dan akuntabel.