Bangladesh Gelar Pemilu Bersejarah Usai Revolusi Gen Z Gulingkan Sheikh Hasina

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Warga Bangladesh mengantre di luar tempat pemungutan suara pada Kamis (12/2/2026) ketika pemungutan suara dimulai dalam pemilu yang disebut banyak pihak sebagai momen krusial bagi negara Asia Selatan tersebut.

Pemilu ini menandai kembalinya demokrasi setelah penggulingan Perdana Menteri lama Sheikh Hasina pada 2024 melalui gelombang protes yang dipimpin generasi muda atau Gen Z.

Para analis menilai hasil yang tegas sangat penting untuk memastikan stabilitas pemerintahan di negara berpenduduk 175 juta jiwa itu.

Aksi protes mematikan terhadap Hasina sebelumnya memicu berbulan-bulan kerusuhan dan mengganggu industri utama, termasuk sektor garmen—eksportir terbesar kedua di dunia.

Pemilu Bangladesh menjadi yang pertama setelah revolusi yang dipimpin generasi di bawah 30 tahun. Nepal dijadwalkan mengikuti jejak tersebut bulan depan.

Kontestasi kali ini mempertemukan dua koalisi yang dipimpin mantan sekutu: Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan partai Islamis Jamaat-e-Islami. Sejumlah jajak pendapat menunjukkan BNP sedikit unggul.

Di ibu kota Dhaka, warga sudah mengantre sebelum TPS dibuka pukul 07.30 waktu setempat. Salah satunya Mohammed Jobair Hossain (39), yang mengaku terakhir kali memilih pada 2008.

“Saya merasa bersemangat karena kami bisa memilih secara bebas setelah 17 tahun,” ujarnya. “Suara kami akan berarti.”

Partai Liga Awami pimpinan Hasina kini dilarang, sementara Hasina berada dalam pengasingan di India sekutu lamanya.

Kondisi ini dinilai membuka peluang bagi China memperluas pengaruhnya di Bangladesh, di tengah memburuknya hubungan Dhaka dan New Delhi.

Berbeda dengan pemilu sebelumnya yang diwarnai boikot oposisi dan intimidasi, kali ini lebih dari 2.000 kandidat termasuk banyak calon independent bersaing memperebutkan 300 kursi parlemen (Jatiya Sangsad).

Pemungutan suara di satu daerah pemilihan ditunda akibat meninggalnya seorang kandidat. Secara total, sedikitnya 50 partai ikut bertarung, rekor tertinggi dalam sejarah negara itu.

“Pemilu ini bukan sekadar pemungutan suara rutin,” kata peraih Nobel Muhammad Yunus, kepala pemerintahan sementara yang dibentuk setelah Hasina digulingkan.

“Kebangkitan publik terhadap kemarahan, ketimpangan, perampasan hak, dan ketidakadilan kini menemukan ekspresi konstitusionalnya dalam pemilu ini,” ujarnya.

Bersamaan dengan pemilu, digelar referendum untuk sejumlah reformasi konstitusi, termasuk pembentukan pemerintahan sementara netral selama masa pemilu, restrukturisasi parlemen menjadi dua kamar, peningkatan representasi perempuan, penguatan independensi peradilan, serta pembatasan masa jabatan perdana menteri maksimal dua periode.

Meski persaingan diperkirakan ketat, masa kampanye relatif berlangsung damai dengan hanya beberapa insiden kecil.

“Ujian penting bagi Bangladesh sekarang adalah memastikan pemilu berlangsung adil dan imparsial, serta semua pihak menerima hasilnya,” kata Thomas Kean, konsultan senior International Crisis Group.

“Jika itu terjadi, ini akan menjadi bukti terkuat bahwa Bangladesh benar-benar memasuki fase pembaruan demokrasi.”

Pada hari pemungutan suara, lebih dari 100.000 personel militer dari angkatan darat, laut, dan udara dikerahkan untuk membantu hampir 200.000 polisi menjaga ketertiban.

Pemungutan Sejak Pagi, Hasil Diperkirakan Jumat

TPS dibuka pukul 07.30 dan ditutup pukul 16.30 waktu setempat. Penghitungan suara dimulai segera setelah penutupan, dengan tren awal diperkirakan muncul sekitar tengah malam dan hasil resmi kemungkinan sudah jelas pada Jumat pagi, menurut Komisi Pemilihan.

Sekitar 128 juta warga terdaftar sebagai pemilih, dengan 49% di antaranya perempuan. Namun, hanya 83 kandidat perempuan yang ikut bertarung.

Isu korupsi dan inflasi menjadi perhatian utama pemilih, menurut survei terbaru.

Dua kandidat utama calon perdana menteri adalah Tarique Rahman dari BNP dan Shafiqur Rahman dari Jamaat-e-Islami, keduanya tidak memiliki hubungan keluarga.

Sebagian warga masih ragu untuk berpartisipasi. Penarik becak Chan Mia mengaku tidak mampu pulang ke desa untuk memilih karena kehilangan penghasilan harian di Dhaka.

Sementara penjaga gerbang Mohammad Sabuj merasa kecewa karena partai Hasina dilarang ikut serta.

Namun, ada pula yang bertekad menggunakan hak pilihnya.

“Pada masa Hasina, kami tidak bisa memberikan suara,” kata Shakil Ahmed, seorang sopir. “Ini hak saya. Kali ini saya tidak akan melewatkannya.”